SAMPIT, Kaltengonline.com – Kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tahun ini tak hanya fokus pada penyerapan aspirasi masyarakat, tetapi juga diwarnai peringatan tegas terkait kedisiplinan pembahasan anggaran.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengingatkan agar seluruh legislator tidak menunda-nunda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Ia menegaskan, keterlambatan pembahasan dapat berakibat fatal, karena sesuai aturan, gaji anggota dewan dan kepala daerah bisa ditangguhkan.
Sebanyak 40 anggota DPRD Kotim kini tengah melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, mulai Senin (13/10) hingga Jumat (18/10/2025), menjadi momen penting bagi para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.
“Reses ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan politik anggota dewan kepada konstituennya. Semua masukan yang kami terima akan disampaikan resmi ke pemerintah daerah melalui rapat paripurna untuk ditindaklanjuti bersama instansi terkait,” ujar Rimbun, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, demokrasi sejati bukan hanya tentang memilih wakil rakyat, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk didengar. Karena itu, ia meminta agar para legislator aktif turun ke lapangan, agar keluhan warga benar-benar bisa ditangani.
“Masyarakat bisa menyampaikan apa saja, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. Semua aspirasi itu akan kami perjuangkan agar masuk dalam program prioritas daerah,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Rimbun menambahkan, kegiatan reses kali ini bertepatan dengan masa persiapan pembahasan RAPBD 2026 yang dijadwalkan dimulai pada 20 Oktober mendatang. Ia berharap seluruh proses berjalan tepat waktu sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.
“Kalau pembahasan molor, risikonya berat. Sesuai aturan, DPRD dan kepala daerah bisa tidak menerima gaji,” tandasnya.
Ia menegaskan DPRD Kotim akan fokus memperjuangkan aspirasi yang paling mendesak, terutama yang berkaitan dengan keamanan, kenyamanan, dan peningkatan pelayanan publik. “Kami ingin hasil reses benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas,” tutupnya. (ko)
