PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah gelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2025 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi pendukung DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi pendukung DPRD Kalteng menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan keuangan daerah tahun mendatang. Setiap juru bicara fraksi menyoroti berbagai aspek dalam penyusunan APBD 2026, mulai dari kemampuan keuangan daerah hingga efektivitas pengelolaan belanja publik.
Pandangan pertama disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Yetro Midel Yosep. Ia menegaskan penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun 2026 harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas pengelolaan belanja, serta rasionalisasi anggaran agar tepat sasaran.
“Penentuan perencanaan belanja daerah harus sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat agar pelaksanaan anggaran lebih fokus dan efisien,” ujarnya di ruang rapat paripurna DPRD Kalimantan Tengah, Selasa (14/10).
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai, pengalokasian anggaran perlu diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Fraksi ini menekankan pentingnya optimalisasi belanja yang belum menjadi prioritas agar dapat meningkatkan kualitas hasil pembangunan di berbagai bidang.
Sementara itu, Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara Okki Maulana Razak menyoroti struktur belanja daerah dalam RAPBD Tahun 2026 yang mencapai total Rp7,3 triliun lebih.
“Kami mencermati bahwa komponen belanja pegawai masih menempati porsi yang relatif besar dibandingkan belanja modal. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan struktur belanja daerah,” ungkapnya. (*afa/ans/ko)
