PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kondisi keuangan daerah yang menurun menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. Efisiensi menjadi kunci agar keterbatasan anggaran tidak menghambat sektor-sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari menegaskan, pemerintah daerah perlu menyikapi penurunan anggaran dengan langkah bijak dan terukur.
“Pesannya jelas, ini sebuah tantangan. Tantangan bagaimana meminimalkan anggaran, tetapi tetap tepat sasaran,” ujar Ansyari usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kalteng, Rabu (15/10).
Ia menekankan pada sektor kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama di samping upaya mendorong sektor-sektor potensial yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD bersama Badan Anggaran (Banggar) akan membahas secara mendalam strategi pengelolaan fiskal daerah ke depan.
Ansyari menilai pembahasan perlu dilakukan secara matang agar penyesuaian tidak berdampak pada pelayanan publik. Ia mencontohkan salah satu bentuk efisiensi yang dapat diterapkan ialah pengurang-an belanja perjalanan dinas. “Tidak semua program bisa dijalankan bersamaan, jadi harus ada yang dikorbankan,” katanya.
Penurunan anggaran sudah terasa sejak tahun lalu ketika APBD Kalteng turun dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap sejumlah proyek pembangunan yang sedang berjalan. Meski demikian, ia memastikan DPRD akan tetap me-ngawal agar program prioritas tidak terhambat. Penyesuaian, lanjutnya, harus dilakukan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pasti berpengaruh. Karena dari tahun lalu saja, APBD kita turun dari sekitar Rp10 triliun menjadi Rp7 triliun,” ujarnya. (*afa/ans/ko)
