SAMPIT, kaltengonline.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), H. Rudianur, menyuarakan aspirasi para petani di wilayah pemilihannya setelah melaksanakan kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) III belum lama ini.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah mekanisme dan harga pembelian gabah oleh Perum Bulog yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
Menurut Rudianur, isu ini kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membeli langsung gabah dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram melalui Bulog.
Kebijakan itu awalnya disambut antusias oleh petani karena dianggap sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Masyarakat sangat berharap janji pemerintah ini segera terealisasi. Petani ingin Bulog benar-benar membeli gabah langsung di lokasi panen sesuai harga yang dijanjikan, tanpa melalui perantara,” kata Rudianur, Kamis (23/10/2025).
Politisi Partai Golkar itu menuturkan, petani di Dapil III menginginkan mekanisme pembelian yang sederhana dan transparan, yakni penimbangan gabah langsung di lahan panen. Cara ini dinilai efektif memangkas rantai distribusi yang selama ini membuat harga jual di tingkat petani jauh di bawah standar.
“Selama ini banyak petani terpaksa menjual ke tengkulak karena proses ke Bulog terlalu rumit. Kalau bisa ditimbang dan dibayar di lokasi, petani akan diuntungkan dan tengkulak tidak bisa lagi memainkan harga,” ujarnya.
Namun, kenyataan di lapangan belum sesuai dengan harapan. Rudianur menerima laporan bahwa Bulog di tingkat daerah hanya menerima padi kering, bukan gabah basah langsung dari sawah sebagaimana yang dijanjikan pemerintah pusat.
“Ini yang menjadi persoalan. Janji pemerintah pusat jelas menyebut pembelian gabah langsung di lokasi panen, tapi kebijakan Bulog di daerah justru berbeda. Kalau petani masih harus mengeringkan dulu, maka harga Rp6.500 per kilogram sulit tercapai,” tegasnya.(ko)
