PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Penggunaan alat berat di wilayah Kalteng yang tinggi jadi sorotan dewan, mengingat kontribusi pendapatan asli daerah ( PAD ) yang bersumber dari pajak alat berat justru masih rendah. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menekankan kolaborasi pemerintah daerah dan seluruh pihak bersangkutan lebih tegas terhadap perusahaan yang belum membayar pajak.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Sutik mengatakan, beberapa waktu lalu ia sudah pernah turun lapangan langsung sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.
“Sebetulnya kemarin itu sudah ke lapangan dalam rangka meningkatkan PAD. Cara bayarnya, cara ngitungnya itu sudah diberitahu,” ujar Sutik saat ditemui, belum lama ini.
Namun, ia mengakui hingga saat ini realisasi pembayaran pajak alat berat oleh sejumlah perusahaan masih tergolong rendah. Padahal, potensi pendapatan dari sektor tersebut cukup besar. “Tahu kalau belum banyak. Waktu saya masih di DPRD Kotim, itu memang sudah turun ke lapangan dan sudah sosialisasi,” katanya menambahkan.
Sutik menyampaikan, dari hasil sosialisasi yang dilakukan sebagian besar perusahaan sebenarnya sudah menyatakan kesiapannya untuk membayar. Hanya saja masih dibutuhkan waktu dan komitmen agar pelaksanaannya benar-benar berjalan. “Kalau waktu sosialisasi kemarin itu siap saja untuk membayar. Mungkin belum terbayar tapi bisa,” ungkapnya.
Politikus yang juga pernah duduk di DPRD Kotawaringin Timur itu menegaskan, potensi pendapatan dari pajak alat berat cukup besar dan bisa menjadi salah satu sumber utama peningkatan PAD Kalimantan Tengah. “Itu memang besar sih, pendapatannya besar. Kemarin totalan nya itu berapa, saya enggak ingat, karena sudah lama,” pungkasnya. (*afa/ans/ko)
