Sampit, kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menyoroti lemahnya sistem pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pada sektor retribusi yang dinilai masih rawan kebocoran dan belum dikelola secara optimal.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotim, H. Abdul Kadir, saat rapat penyampaian rekomendasi strategis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembenahan sistem dan penegakan pengawasan yang lebih ketat.
“Kita harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi kebocoran retribusi, serta mempercepat penerapan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital agar lebih transparan dan akuntabel,” tegas Abdul Kadir.
Ia menilai, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk menutup celah kebocoran dan memastikan setiap rupiah pendapatan daerah tercatat secara real time. Selain itu, ia mendorong agar pemerintah daerah membentuk tim lintas OPD dengan target dan indikator kinerja yang jelas dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
“Selama ini kita masih terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Padahal potensi PAD kita cukup besar. Pemerintah daerah harus kreatif mencari sumber pendapatan baru agar pembangunan bisa berkelanjutan tanpa terus menunggu bantuan pusat,” ujarnya.
Abdul Kadir menyebut beberapa sektor potensial yang bisa menjadi sumber PAD baru, seperti ekonomi digital, pariwisata, jasa logistik, dan pengelolaan aset produktif daerah. Menurutnya, inovasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal Kotim di tengah keterbatasan fiskal nasional.
Selain peningkatan pendapatan, Abdul Kadir juga menekankan pentingnya efisiensi dan fokus belanja daerah. Ia meminta agar APBD diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya terserap dalam kegiatan seremonial atau administrasi.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus berorientasi pada hasil. Fokuskan anggaran pada sektor produktif seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan, pelatihan kerja, dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Politisi senior Partai Golkar itu juga menegaskan perlunya penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) agar setiap tambahan anggaran memiliki indikator keberhasilan yang terukur.(ko)
