PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (3/11).
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi menyampaikan pandangannya agar APBD 2026 benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“APBD Tahun Anggaran 2026 harus dapat mengakomodir program-program yang menyentuh langsung dengan kebutuhan masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat yang nyata di lapangan,” ujar juru bicara Fraksi Golkar dalam penyampaiannya di rapat paripurna tersebut.
Ia menambahkan, penganggaran juga perlu disertai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas agar penggunaan dana daerah lebih tepat sasaran.
“Kita juga mendorong agar penyusunan program dilakukan dengan perencanaan yang matang, efi sien, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah berjalan sebelumnya. Efi siensi anggaran menjadi kunci agar APBD tetap sehat namun tetap berpihak pada rakyat,” lanjutnya.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah kota memprioritaskan pembangunan yang berdampak langsung, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta perbaikan infrastruktur jalan lingkungan dan drainase,” katanya. (ham/ans/ko)
