Soal Raperda APBD 2026
KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Wakil Bupati Dodo menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026. Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 di ruang sidang DPRD Kapuas, Selasa (4/11).
Dodo, mewakili Bupati Kapuas H Muhammad Wiyatno mengapresiasi tujuh fraksi DPRD Kapuas, yakni; Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, Gerindra, PAN, PKB, dan Nurani Bintang Demokrat Pembangunan Sejahtera atas masukan dan dukungan terhadap rancangan APBD 2026 yang akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dewan.
Sejumlah fraksi menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan pembangunan, serta efisiensi belanja daerah agar lebih berpihak pada masyarakat. Ada pula penekanan agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Menanggapi hal itu, Dodo menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemkab berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal, memperbaiki tata kelola anggaran, dan memastikan program pembangunan berjalan efektif serta tepat sasaran.
Ia menambahkan, penyusunan APBD 2026 tetap berorientasi pada kinerja dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas agar berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama pemerintah dan DPRD dalam memajukan Kapuas,” ujarnya.
Pemkab Kapuas, lanjutnya, berkomitmen menjaga keseimbangan pembangunan fisik dan nonfisik, memperkuat ekonomi daerah, serta pemerataan hingga pelosok desa. (art/ko)
