MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H. Tajeri, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara atas langkah cepat dalam merespons keluhan masyarakat terkait tingginya harga elpiji 3 kilogram (kg) di tingkat pengecer. Menurutnya, respons pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjawab keresahan yang selama ini kerap disuarakan warga.
Tajeri menyoroti bahwa meskipun Harga Eceran Tertinggi (HET) telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, kenyataannya ketentuan tersebut masih sering diabaikan oleh pengecer. Ia menilai perlunya tindakan lebih intensif untuk memastikan harga elpiji benar-benar sesuai di lapangan.
“Harapan saya, pasar penyeimbang ini dilakukan setiap hari dengan titik lokasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, harga elpiji 3 kg bisa kembali sesuai HET yang sebenarnya,” ujarnya, Jumat (28/11).
Menurut Tajeri, penertiban dan pengendalian harga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan komitmennya mendukung penuh setiap langkah untuk menstabilkan harga elpiji di masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, saya mendukung penuh upaya tersebut. Saya mengajak semua pihak untuk bergerak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tegasnya.
Sebagai realisasi dari program pengendalian harga, pasar penyeimbang telah digelar di dua lokasi strategis, yaitu halaman Kantor Kecamatan Teweh Tengah dan halaman Kampus STIE Muara Teweh. Kegiatan ini juga dilaksanakan serentak di sembilan kecamatan pada Jumat (28/11), guna memastikan akses masyarakat terhadap elpiji 3 kg dengan harga terjangkau.
Politisi Partai Gerindra ini menyampaikan keyakinannya bahwa Bupati Barito Utara mampu menyelesaikan persoalan klasik tersebut, asalkan didukung kemauan politik yang kuat.
Ia juga menekankan perlunya koordinasi yang solid dengan aparat penegak hukum agar tindakan tegas dapat diberikan kepada pihak- pihak yang melanggar ketentuan harga.
“Masalah elpiji 3 kg ini sebenarnya masalah yang mudah, jika pemerintah benar-benar ingin menertibkannya,” tandasnya.
Lebih lanjut, Tajeri menegaskan pentingnya menjalankan fungsi pengawasan DPRD secara maksimal. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap perwakilan PT Pertamina wilayah Kalimantan Tengah yang dinilainya selalu responsif ketika dihubungi.
Respons cepat tersebut, kata Tajeri, salah satunya terlihat saat ia meminta digelarnya pasar penyeimbang dan pihak Pertamina langsung menindaklanjutinya.
Begitu pula ketika terjadi kelangkaan BBM beberapa waktu lalu, Pertamina memberikan penjelasan mengenai kendala pasokan dari pusat, sebuah kondisi yang tidak hanya terjadi di Kalteng, tetapi juga di berbagai wilayah Kalimantan.
Tajeri bersyukur karena kondisi pasokan BBM kini mulai berangsur normal. Ia berharap komunikasi yang baik dan responsif antara pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina dapat terus terjaga demi menjaga stabilitas kebutuhan energi masyarakat. (ren/ko)
