PALANGKA RAYA, kaltengonline.com — Sejumlah ketua partai politik dan tokoh politik di Kalimantan Tengah menggelar pertemuan silaturahmi untuk menghimpun gagasan, pemikiran, dan sumbangsih demi kemajuan pembangunan daerah, pada Senin (1/12/2025). Pertemuan yang digelar di kantor DPW Partai Nasdem Kalteng ini menghadirkan sejumlah Ketua Partai Politik dan perwakilan legislatif.
Dalam forum tersebut, peserta membahas sejumlah isu strategis nasional hingga daerah, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masa depan Kalimantan Tengah.
Salah satu isu utama yang mengemuka adalah perubahan Undang-Undang Pemilu setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Perubahan ini dipandang sebagai langkah besar yang akan mempengaruhi peta politik, ritme kampanye, serta beban penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.
Para ketua partai politik menilai, pemisahan jadwal pemilu dapat berdampak pada peningkatan biaya logistik, perubahan strategi politik, hingga potensi gesekan politik di daerah. Mereka meminta pemerintah pusat memperhitungkan kondisi geografis dan keterbatasan daerah dalam penyusunan aturan turunan UU tersebut.
Anggota DPR RI, Iwan Kurniawan, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan kesiapannya menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan Kalteng.
Iwan menyampaikan bahwa perubahan-perubahan kebijakan nasional, termasuk UU Pemilu, harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah seperti Kalimantan Tengah yang memiliki tantangan geografis luas dan keterbatasan infrastruktur.
“Saya memastikan seluruh masukan yang disampaikan di forum ini akan kami bawa dan perjuangkan di tingkat pusat. Kalteng harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional,” ujarnya.
Isu pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat juga menjadi perhatian serius. Para peserta menilai kebijakan ini harus diantisipasi sejak dini karena menyangkut kelancaran pembangunan tahun 2026, termasuk sektor pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Pemda perlu merumuskan strategi agar pelayanan publik tidak terganggu. Program pembangunan Pemprov Kalteng harus tetap berjalan meski menghadapi penurunan alokasi anggaran,” ujar salah satu peserta forum.
Beberapa tokoh mengusulkan agar pemerintah daerah memperkuat inovasi pembiayaan daerah, menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.
Forum juga menyoroti pengalaman dari beberapa provinsi seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar yang menghadapi tantangan serius akibat praktik ilegal seperti pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan ilegal. Disebutkan bahwa faktor human error dan lemahnya pengawasan sering menjadi pemicu aktivitas ilegal yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana ekologis.
“Para pengambil kebijakan harus berani mengambil keputusan cepat dan tepat untuk mencegah aktivitas ilegal yang merusak lingkungan. Kalteng harus memperkuat pengawasan di lapangan,” tegas salah satu poin dalam diskusi.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas persoalan sejumlah bandara di Indonesia yang berada di dalam kawasan perusahaan, seperti kasus Bandara IMIP di Morowali yang sempat menjadi sorotan nasional.
Peserta mengingatkan agar Kalteng mengantisipasi potensi munculnya bandara dengan pola serupa, mengingat provinsi ini memiliki banyak wilayah konsesi perusahaan besar. Mereka menilai pemerintah harus memastikan pengelolaan transportasi udara tetap berada dalam pengawasan negara demi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Ketua DPW NasDem Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan ajang silaturahmi yang berlangsung secara spontanitas sebagai refleksi akhir tahun. Menurutnya, inisiatif ini muncul dari keinginan bersama untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang lebih maju.
Faridawaty juga menekankan pentingnya pelibatan anggota DPR RI dalam setiap upaya pembangunan daerah.
“Anggota DPR RI harus dilibatkan. Mereka memiliki jalur komunikasi ke pusat, sehingga aspirasi Kalteng bisa lebih kuat terdengar dan diperjuangkan,” ujarnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan unsur politik dalam merumuskan arah pembangunan Kalimantan Tengah ke depan.
Peserta menegaskan bahwa sinergi lintas sektor merupakan kunci agar Kalteng mampu menghadapi tantangan nasional sekaligus mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.(bud)
