MUARA TEWEH, kaltengonline.com – Berbagai persoalan mendasar yang masih dirasakan masyarakat Barito Utara menjadi perhatian serius Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Barito Utara. Hal ini disampaikan Anggota DPRD H. Tajeri dalam pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Dalam penyampaiannya, H. Tajeri menegaskan bahwa alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,714 triliun atau 52,664 persen dari total belanja daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan hingga wilayah pedesaan. Meski demikian, ia meminta dinas terkait memperketat pengawasan agar tidak terjadi lagi kasus kekurangan volume pekerjaan.
Menurut Tajeri, banyak sarana pendidikan di Barito Utara masih berada dalam kondisi jauh dari layak. Ia memaparkan temuan lapangan berupa ruang belajar yang rusak, fasilitas dasar seperti meja, kursi, papan tulis, hingga WC yang tidak memenuhi standar.
“Kami menemukan sekolah yang masuk pukul 08.00 dan pulang pukul 10.00. Bagaimana anak-anak kita bisa cerdas kalau seperti ini?” tegasnya. Ia juga mendesak perhatian pemerintah terhadap rumah guru dan penjaga sekolah yang hingga kini masih tidak layak huni.
Fraksi KIR juga menilai layanan kesehatan belum optimal. Beberapa Puskesmas masih tidak memiliki dokter, tenaga medis terbatas, fasilitas minim, bahkan sejumlah ruang kerja tanpa AC. Banyak Pustu juga jarang beroperasi.
Ia meminta Pemda melakukan penertiban agar pelayanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat. Selain itu, fraksi merekomendasikan program beasiswa dokter spesialis dengan ikatan kerja yang jelas untuk mengatasi kekurangan tenaga medis.
Mengenai infrastruktur, Tajeri menyoroti lambannya penanganan jalan dan jembatan yang rusak di berbagai kecamatan, desa, dan dusun. “Beberapa kali kami mengusulkan ke dinas, tetapi belum ditindaklanjuti. Ini fakta lapangan,” ujarnya.
KIR juga menyampaikan keluhan petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dan tingginya harga pupuk di pasaran. Selain pupuk, petani membutuhkan bibit sawit dan palawija untuk meningkatkan produktivitas.
Tajeri turut mempertanyakan keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah lama dibangun namun belum difungsikan, meski Perda telah diterbitkan. “Berapa banyak dana yang telah digelontorkan? RPH harus difungsikan segera agar dapat menambah PAD,” tegasnya.(ko)
