PALANGKA RAYA, kaltengonline.com – Politikus senior Yohanes ditetapkan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah (Kalteng) masa bakti 2025–2030. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas itu diumumkan sebagai nakhoda baru partai berlambang banteng dalam Konferensi Daerah (Konferda) VI PDIP di Hotel Bahalap, Palangka Raya, Rabu (3/12).
Mandat penetapan dibacakan Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, Yuke Yurike, di hadapan jajaran pengurus dan peserta Konferda. “DPP PDI Perjuangan memutuskan serta menetapkan Yohanes sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah masa bakti 2025–2030,” tegasnya.
Selain menetapkan ketua, DPP juga mengesahkan dua nama, yakni Zuli Eko Prasetyo dan Yustinus Tenung, sebagai personalia yang wajib dipertimbangkan dalam komposisi kepengurusan baru. DPP menugaskan Yohanes sebagai ketua terpilih sekaligus ex officio tim formatur untuk menyusun struktur lengkap bersama pimpinan sidang Konferda, dengan penekanan pada prinsip organisasi, termasuk keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
Yohanes saat ini menjabat Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kapuas dan pernah memimpin DPC PDI Perjuangan Kapuas. Dengan penetapan tersebut, ia resmi memimpin konsolidasi partai di tingkat provinsi untuk lima tahun ke depan.
Konferda VI PDIP Kalteng turut dihadiri sejumlah tokoh, antara lain Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kalteng H. Edy Pratowo, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan partai politik lainnya.
Djarot menyebut struktur kepengurusan PDIP Kalteng tergolong istimewa karena diisi tokoh-tokoh strategis. Ia menjelaskan penetapan kepengurusan baru melalui tahapan panjang, mulai dari penjaringan di tingkat PAC hingga cabang, fit and proper test, sampai psikotes. Djarot juga menegaskan pentingnya PDI Perjuangan kembali pada jati diri sebagai partai wong cilik yang berpihak pada rakyat, peduli lingkungan, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menilai Konferda dan Konfercab merupakan mekanisme rutin untuk penyegaran kepengurusan. Ia menegaskan komitmennya menjaga keharmonisan dan kerja sama lintas warna politik demi kemajuan daerah. “Biarpun warna berbeda, semua demi kemajuan Kalteng,” ujarnya.(ko)
