Pangkalan Bun, Kaltengonline.com — Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, Rabu (7/1/2026). Prosesi yang berlangsung khidmat ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan roda pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah mengucapkan selamat kepada 11 pejabat yang dilantik. Menurut dia, pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan langkah strategis untuk menata organisasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik menempati posisi strategis di lingkungan Pemkab Kobar. Mereka adalah Ahmad Rois sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan; Hasyim Mualim sebagai Asisten Administrasi Umum; Muhammad Tengku Aqil sebagai Sekretaris DPRD; Syahrudin sebagai Kepala BKAD; Amir Hadi sebagai Kepala DPMPTSP; Aida Lailawati sebagai Kepala DPMD; Fitriana sebagai Kepala Disperindag; Yudi Hudaya sebagai Kepala Disnakertrans; Alfan Kusnaini sebagai Kepala Dispora; Syahruni sebagai Kepala Satpol PP; serta Indra Wardana sebagai Kepala Disdukcapil.
Nurhidayah menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam struktur pemerintahan. Pejabat yang dilantik pun, kata dia, merupakan aparatur berpengalaman yang sebelumnya telah menduduki jabatan strategis. “Ini lebih kepada penyegaran, sekaligus mengisi beberapa posisi yang sempat kosong agar organisasi tidak berjalan pincang,” ujarnya.
Selain itu, Pemkab Kobar juga tengah menyiapkan tahapan uji kompetensi bagi pejabat lainnya. Dari total kebutuhan, pemerintah daerah telah mempersiapkan 11 pejabat yang dilantik hari ini dan akan menyusul 12 pejabat lain melalui mekanisme penempatan dan evaluasi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan struktur organisasi yang solid dan proporsional.
Bupati berpesan agar para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing. Ia menekankan pentingnya integritas, kinerja, serta kemampuan kepemimpinan, karena setiap pimpinan akan dinilai tidak hanya dari administrasi, tetapi juga dari figur dan keteladanan dalam bekerja.
Menghadapi tantangan tahun 2026 yang sarat dengan isu nasional, Nurhidayah meminta seluruh organisasi perangkat daerah tetap fokus pada pelayanan publik dan penguatan pendapatan asli daerah. “Roda pemerintahan tidak boleh stagnan. Dengan keterbatasan anggaran, kita tetap dituntut bekerja maksimal, mendengar keluhan masyarakat, dan memastikan pembangunan daerah terus berjalan,” kata dia. (ko)
