PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Setelah menuntaskan masa pemulihan pascasakit, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran kembali memimpin langsung jalannya pemerintahan dan segera menggelar pertemuan bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Agenda yang berlangsung di Istana Isen Mulang, Selasa (20/1), itu menjadi langkah awal konsolidasi untuk menyatukan kembali gerak pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Pertemuan yang dikemas secara santai tersebut membahas penguatan kebersamaan sekaligus penyelarasan program prioritas pemerintah provinsi, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Gubernur menekankan bahwa soliditas dan kekompakan jajaran OPD menjadi kunci utama agar pembangunan tetap berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.
“Pertemuan ini saya maksudkan untuk mempererat kebersamaan kita semua dalam membangun Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan dan kesehatan untuk terus memimpin daerah ini,” ujar Agustiar Sabran.
PULIH Ia mengingatkan bahwa kondisi anggaran yang terbatas menuntut seluruh OPD bekerja lebih hati-hati dan cermat dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dipastikan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Di sisi lain, dirinya mengajak seluruh OPD untuk berinovasi dan berkreasi dengan tetap taat terhadap aturan aturan agar tidak terjebak masalah.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kehati-hatian dalam penganggaran, sekaligus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menekankan pentingnya kerja sama yang semakin kuat di antara OPD sepanjang tahun 2026. Ia menilai, meskipun anggaran mengalami efisiensi, pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk mengelola keuangan secara bijak, terutama untuk mendukung program-program prioritas.
“Anggaran yang ada harus bisa kita kelola sebaik mungkin, khususnya untuk kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas bagi masyarakat,” ujar Edy.
Ia juga mengingatkan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga tetap dimungkinkan, namun harus dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian agar tidak berujung pada persoalan hukum. “Dengan keterbatasan anggaran ini, kita harus lebih fokus dan terus berkoordinasi. Kalau ada masukan atau potensi masalah, segera disampaikan supaya bisa diantisipasi lebih cepat dan dicarikan solusi terbaik,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Ampung meminta seluruh OPD memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah. Ia menegaskan bahwa setiap langkah strategis sebaiknya dikonfirmasikan terlebih dahulu dan dijalankan sesuai dengan surat edaran yang telah ditetapkan.
“Mohon semua hal penting dikonfirmasikan dan dikoordinasikan dengan pimpinan. Jalankan apa yang sudah diatur dalam surat edaran,” ujarnya singkat.
Pertemuan tersebut menjadi penanda kembalinya Gubernur ke aktivitas pemerintahan sekaligus sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng kembali tancap gas menjalankan agenda pembangunan, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan tata kelola yang semakin akuntabel. (ovi/ala/ko)
