Tak Mau Terulang, Wabup Kotim Dorong Edukasi dan Pembatasan Gawai Cegah Ekstremisme

oleh
oleh
ARAHAN: Wabup Kotim, Irawati saat memberikan arahan kepada siswa SMPN 2 Sampit, Rabu (21/1).
ARAHAN: Wabup Kotim, Irawati saat memberikan arahan kepada siswa SMPN 2 Sampit, Rabu (21/1).

SAMPIT, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan paparan ekstremisme kekerasan pada anak-anak usia sekolah. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penguatan edukasi serta pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah.

Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, pemahaman mengenai ekstremisme kekerasan perlu disampaikan sejak dini agar anak-anak tidak mudah terpapar. Menurutnya, edukasi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga lingkungan pendidikan tetap aman.

“Kepada anak ini jangan sampai anak-anak kita terpapar lagi seperti apa yang sudah kita ketahui. Jadi mungkin ke depan, saya juga sudah menyampaikan dengan Pak Bupati agar bisa mengeluarkan perbup atau instruksi untuk pembatasan penggunaan gadget,” ujar Irawati, Kamis (22/1).

Ia menyebutkan, Pemkab Kotim juga telah menjalin koordinasi dengan aparat terkait, termasuk Densus 88, dalam rangka penguatan pemahaman tentang bahaya radikalisme dan ekstremisme kekerasan. Koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah awal sebelum program edukasi dilaksanakan.

“Saya juga koordinasi dengan Pak Ganjar selaku Densus 88, yang pemahaman radikalisme Kalimantan Tengah, dan beliau siap. Ke depan kami secepatnya bersama Dinas Pendidikan melakukan edukasi atau pemahaman tentang radikalisme kekerasan di Kabupaten Kotawaringin Timur,” katanya.

Baca Juga:  Pemkab Kotim Siapkan Rp400 Juta Tangani Jembatan Patah Sei Mentawa

Terkait pembatasan penggunaan gadget, Irawati menegaskan kebijakan tersebut difokuskan untuk anak-anak sekolah, khususnya di jenjang SD dan SMP. Namun demikian, ia menyadari masih ada kebutuhan penggunaan gadget untuk menunjang proses belajar.

“Intinya untuk anak-anak sekolah. Paling tidak kita kerja sama dengan para guru dan pembimbingnya. Memang ada anak-anak yang harus membawa gadget untuk mencari soal-soal pembelajaran, nah itu yang nanti kita atur bagaimana pembatasannya,” jelasnya.

Irawati menambahkan, pada tahap awal kebijakan tersebut akan diterapkan di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah bersama orang tua akan dilibatkan agar pemahaman yang diberikan dapat berjalan searah.

“Saat ini sekolah dulu. Nanti mungkin ada perwakilan wali kelas atau orang tuanya yang ikut pada saat kita memberikan pengarahan tentang pemahaman ekstremisme kekerasan pada anak-anak,” pungkasnya. (mif/ans/ko)