PALANGKA RAYA, Kaltengonline – Harga Minyakita, minyak goreng bersubsidi yang seharusnya menjadi penyangga kebutuhan rumah tangga, masih dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kota Palangka Raya. Di sejumlah lapak pedagang, Minyakita dibanderol sekitar Rp17.000 per liter, padahal pemerintah telah menetapkan HET sebesar Rp15.700 per liter.
Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery. Ia menilai situasi ini bukan hanya soal harga, tetapi juga bisa menjadi titik refleksi bagi masyarakat untuk meninjau kembali kebiasaan konsumsi sehari-hari.
Menurut Khemal, minyak goreng pada dasarnya merupakan produk industri yang dikelola oleh pihak swasta, bukan diproduksi langsung oleh negara maupun BUMD. Karena itu, pergerakan harganya sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar, terutama hubungan antara permintaan dan ketersediaan barang.
“Selama permintaan terus tinggi sementara pasokan terbatas, harga akan sulit turun. Ini mekanisme pasar yang tidak bisa dihindari,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia pun mendorong masyarakat agar mulai mengurangi ketergantungan pada makanan yang diolah dengan cara digoreng. Selain berdampak pada kesehatan, langkah tersebut juga dinilai mampu menekan kebutuhan minyak goreng di tingkat rumah tangga.
Sebagai alternatif, Khemal menyarankan pola konsumsi yang lebih sederhana dan sehat, seperti mengolah ikan dengan cara direbus, memperbanyak sayuran, atau memilih menu yang minim penggunaan minyak.
“Kalau kebiasaan menggoreng dikurangi, satu liter minyak yang biasanya habis seminggu bisa dipakai sampai sebulan. Dampaknya mungkin kecil di satu rumah, tapi kalau dilakukan bersamasama, efeknya besar,” jelas legislator Partai Golkar itu.
Di tengah tekanan harga tersebut, Khemal juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berbagai program pengendalian infl asi, seperti operasi pasar, pasar murah, dan pasar penyeimbang yang dijalankan Dinas Perdagangan, dinilai sudah berada di jalur yang tepat.
“Upaya Pemko tidak hanya menyasar minyak goreng, tapi juga kebutuhan pokok lain seperti beras dan gula. Ini bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat,” katanya.
Ia berharap, keseimbangan antara intervensi pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mengatur pola konsumsi dapat menjadi penyangga sementara untuk meredam gejolak harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng, di Kota Palangka Raya. (ham/ans/ko)
