Pemprov Kalteng Evaluasi Keberlanjutan CFN dan HBN

oleh
Edy Pratowo
Edy Pratowo

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) masih melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Car Free Night (CFN) dan Huma Betang Night (HBN), menyusul kebijakan efisiensi anggaran serta penilaian terhadap dampak kegiatan tersebut bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata dan efek ekonomi berkelanjutan.

“Semua kita evaluasi, termasuk CFN dan Huma Betang Night. Kita lihat asas manfaatnya, kegunaannya, keselamatannya, dan dampak yang dihasilkan bagi masyarakat,” kata Edy saat diwawancarai, Kamis (29/1).

Menurut Edy, pelaksanaan CFN dan HBN sebelumnya bertujuan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sekaligus menjadi ruang interaksi publik yang aman dan nyaman. Namun ke depan, Pemprov Kalteng harus lebih selektif dalam menentukan keberlanjutan program tersebut.

“Setelah program Huma Betang Night dilaksanakan, kita harus melihat, mampu tidak pelaku usaha mendapatkan dampak ekonomi yang lebih baik. Harapannya mereka bisa tumbuh dan berjalan secara mandiri,” ujarnya.

Baca Juga:  Pemprov Kalteng Minta Pelaksana Jaga Mutu Program Makan Bergizi Gratis

Ia menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan utama dalam evaluasi. Pemprov Kalteng ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah.

“Dengan adanya efisiensi, tentu kita harus lebih cermat. Program yang dilanjutkan harus benar-benar memberi efek berantai, bukan hanya ramai sesaat,” jelasnya.

Edy menyebutkan, evaluasi ini tidak berarti Pemprov Kalteng menutup peluang pelaksanaan kembali CFN dan HBN. Namun keputusan lanjutan akan didasarkan pada hasil kajian menyeluruh terhadap manfaat sosial, ekonomi, serta kesiapan pelaku usaha.

“Kita ingin kegiatan seperti ini tetap berdampak positif. Kalau memang manfaatnya besar dan bisa mendorong kemandirian UMKM, tentu akan kita pertimbangkan untuk dilanjutkan,” pungkasnya. (*rif/ko)