Pemkab Barsel Matangkan Strategi Hilirisasi Sumber Daya Lokal
BUNTOK, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2027 tingkat kecamatan yang berlangsung di Kecamatan Karau Kuala, Rabu (4/2) pagi.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri dan Wakil Bupati Khristianto Yudha, beserta seluruh jajaran kepala OPD terkait.
Musrenbang kecamatan merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dari desa dan kelurahan, guna memastikan arah dan prioritas pembangunan daerah benar-benar berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
“Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029, dengan tema ‘Pembangunan Pondasi Hilirisasi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Ketahanan Pangan dan Energi yang Berkelanjutan’. Tema ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan hilirisasi sumber daya lokal, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan,” ujar Eddy Raya Samsuri.
Adapun sasaran dan target pembangunan Kabupaten Barsel Tahun 2027, menurut Eddy Raya Samsuri, antara lain: pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45 persen dibandingkan capaian Tahun 2025 sebesar 4,02 persen (per Oktober 2025); penurunan angka kemiskinan menjadi 3,77 persen dibandingkan Tahun 2025 sebesar 4,94 persen; penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,09 persen dibandingkan Tahun 2025 sebesar 4,30 persen; penurunan Indeks Gini menjadi 0,256 dibandingkan Tahun 2025 sebesar 0,266; serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 76,44 dibandingkan Tahun 2025 sebesar 75,21.
“Untuk mencapai target tersebut, diperlukan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, mulai dari tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan. Kita menyadari bahwa kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta penanganan permasalahan sosial, dihadapkan pada keterbatasan kapasitas anggaran daerah akibat menurunnya Dana Bagi Hasil dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” tutur Eddy Raya Samsuri.
Namundemikian, PemkabBarsel terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjajaki sumber pendanaan alternatif yang sah. Salah satu upaya tersebut melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien melalui pembagian peran dan risiko.
“Dalam kondisi keterbatasan tersebut, kebijakan penganggaran akan berpedoman pada prinsip money follows program, yaitu memprioritaskan program yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Musrenbang kecamatan ini menjadi forum yang sangat strategis dalam menetapkan prioritas pembangunan yang terukur, realistis, dan berdampak langsung,” jelasnya.
Bupati Barsel juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun Kabupaten Barsel. (ena/ko)
