MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pemeliharaan rutin dan perencanaan yang matang. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Teweh Timur di aula Kecamatan setempat, Kamis (5/2).
Bupati Shalahuddin meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menjalankan pemeliharaan rutin jalan dan drainase guna memperpanjang usia infrastruktur.
Selain Itu, orang nomor satu di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan tersebut juga menginstruksikan agar pekerjaan peningkatan seper ti pengaspalan diutamakan di kawasan permukiman dan fasilitas sosial seperti puskesmas, pasar, dan sekolah.
“Semua masukan telah disampaikan. Dari semua yang kita bangun, yang paling penting adalah menjaga kondisinya dengan selalu melakukan pemeliharaan. Untuk itu, saya minta harus ada pemeliharaan rutin,” tegasnya.
Bupati mengingatkan tentang 12 jembatan gantung berusia di atas 10 tahun di kabupaten tersebut. Dia memerintahkan tim percepatan untuk segera meneliti dan mengkaji kelayakannya.
“Apabila jembatan khusus motor dan harus diganti, maka standarnya harus bisa dilewati mobil roda empat. Beban maksimum 25 ton,” jelasnya.
Seluruh kebijakan tersebut, menurut Bupati, merupakan implementasi dari slogan ‘Gaspol 11.12’ yang menuntut aparatur sipil negara (ASN) bekerja cepat, tepat, dan akuntabel. Dia menegaskan bahwa dampak program ini harus dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Saya minta tim percepatan yang telah dibentuk turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi mengenai apa yang terjadi di lapangan,” ucapnya.
Secara khusus, Musrenbang Kecamatan Teweh Timur mengusulkan berbagai program, mencakup perbaikan jalan, pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, olahraga, pasar rakyat, jembatan, dan sumur bor dari 12 desa di wilayah tersebut.
Meski mendukung usulan tersebut, Bupati Shalahuddin menekankan pentingnya penguatan proses perencanaan.
Dia mengingatkan agar setiap proyek dipastikan manfaat dan kelayakannya sebelum eksekusi.
“Jangan sampai sudah kita bangun ternyata gedung atau bangunannya tidak bisa dimanfaatkan. Maka dari itu, perencanaan harus diperkuat,” tuturnya.
Shalahuddin juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk waspada dalam tiga fase yang rawan pemeriksaan, mengacu pada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Perencanaan harus benar-benar dimatangkan mulai dari Feasibility Study (FS) dan studi kelayakan.
Apabila pembangunan tidak bisa benar-benar dirasakan masyarakat, berarti Feasibility Study-nya tidak tepat,” tutupnya. (ren/nue/ko)
