MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, S.T., M.T., secara tegas mengingatkan jajarannya bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan kepatuhan terhadap aturan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati di Gedung Balai Antang, Rabu (11/02).
Orang nomor satu di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan itu memimpin langsung forum evaluasi program unggulan Gaspol 11.12. Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memaparkan capaian riil di lapangan, bukan sekadar laporan administratif.
“Seratus hari ini bukan ajang unjuk gigi, tapi bukti nyata bahwa kita serius bekerja. Saya minta laporan yang jujur, mana yang sudah selesai, mana yang masih terkendala,” ujar Bupati Shalahuddin di hadapan para kepala OPD.
Bupati Shalahuddin menekankan bahwa program strategis seperti akselerasi infrastruktur jalan, jembatan, dan penguatan layanan kesehatan harus tepat sasaran. Menurutnya, masyarakat di pedesaan menunggu dampak langsung dari janji politik yang disampaikan saat kampanye.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat spanduk, tapi jalan masih rusak. Saya ingin pembangunan itu menyentuh hingga ke tingkat RT dan desa,” tegasnya.
Di tengah semangat gaspol kerja cepat dan tepat Bupati Shalahuddin justru mengeluarkan “kartu kuning” bagi proyek yang terindikasi lemah dalam aspek legal formal. Ia menginstruksikan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kecepatan bukan alasan untuk menabrak regulasi. Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan harus tertib administrasi dan taat perundang- undangan agar hasilnya berkualitas dan akuntabel,” tegas Bupati Shalahuddin.
Kepala daerah yang akrab disapa Haji Udin itu juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pekerjaan. Ia mengancam akan mengevaluasi secara berkala bahkan mencopot pejabat yang terbukti lalai atau bermainmain dengan anggaran.
“Saya tidak main-main. Jika ada OPD yang tidak serius, saya akan ganti. Ini amanah rakyat, bukan mainan,” tegas Bupati.
Rapat evaluasi yang berlangsung lebih dari tiga jam itu menghasilkan seberapa rekomendasi perbaikan. Bupati Shalahuddin meminta Sekretaris Daerah untuk memperketat sistem pengawasan internal dan membuka ruang partisipasi publik dalam memantau pembangunan.
“Perjalanan masih panjang. Seratus hari baru pemanasan. Saya minta semua tetap fokus, tetap gaspol, tapi ingat: jangan pernah sekali-kali menabrak aturan,” pungkas Bupati Shalahuddin. (ren/ko)
