KASONGAN, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan terus berupaya mencari terobosan pendanaan guna memastikan pembangunan infrastruktur daerah tidak terhambat oleh keterbatasan fiskal. Bupati Katingan Saiful, melakukan jemput bola dengan melakukan advokasi langsung ke tingkat pusat guna mendorong skema pembiayaan melalui APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Langkah strategis ini dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja bersama Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke DPR RI di Jakarta, Kamis (12/2), dan dilanjutkan dengan audiensi ke Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR RI, Jumat (13/2).
Bupati Saiful menegaskan bahwa langkah ini merupakan respon cepat pemerintah daerah terhadap pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, penurunan tersebut berdampak signifikan pada kapasitas fiskal daerah dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur berskala besar secara mandiri. “Kami mendorong agar program-program prioritas di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman dapat diakomodasi melalui APBN maupun DAK untuk periode 2027-2030. Ini penting, demi menjaga kesinambungan pembangunan di Katingan,” ujar Saiful di sela kegiatannya di Jakarta.
Dia menambahkan, dukungan pusat sangat dibutuhkan untuk menurunkan ketimpangan wilayah serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang layak. Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi oleh Plt Kepala Dinas PUPR serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Katingan. Kehadiran tim teknis ini bertujuan untuk memastikan usulan yang disampaikan memiliki landasan dokumen yang kuat dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Ada beberapa poin penguatan yang dibahas bersama kementerian terkait. Yaitu penajaman daftar kegiatan prioritas sektor air minum dan sanitasi, kepastian kesiapan lahan (clear and clean) untuk meminimalisir kendala eksekusi, skema pendanaan multiyears (tahun jamak) untuk proyek strategis, hingga penataan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan infrastruktur layanan dasar.
Melalui koordinasi intensif dengan legislatif pusat dan Kementerian PUPR, Pemkab Katingan berharap adanya afirmasi kebijakan yang lebih adaptif bagi daerah dengan keterbatasan anggaran. “Kami berharap pemerintah pusat memberikan dukungan program yang lebih berkelanjutan. Target kami jelas, yakni memastikan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga dalam jangka menengah, meskipun tantangan anggaran sedang membayangi,” pungkas Saiful.
Selain itu langkah ini diharapkan mampu menjaga momentum pembangunan di Kabupaten Katingan agar tetap selaras dengan target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan.(eri/ko)
