PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya memastikan Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, dengan dukungan penuh lintas sektor hingga tingkat desa.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan program ini merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga tidak mampu dan yang tinggal di wilayah pedalaman.
“Melalui kartu ini, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalteng, khususnya yang tidak mampu dan di pedalaman, terpenuhi kebutuhan dasarnya. Bisa sekolah, bisa kuliah, bisa berobat, bisa makan, dan bisa berdaya secara ekonomi,” ujarnya, di Istana Isen Mulang, Kamis (26/2).
Leonard menjelaskan, melalui KHBS berbagai bantuan sosial seperti pangan, bantuan tunai, pendidikan, hingga kesehatan akan disalurkan secara terintegrasi dalam satu sistem. Seluruh transaksi tercatat secara digital untuk mencegah penerima ganda, dengan skema satu keluarga satu kartu.
“Semua tercatat secara digital. Satu keluarga satu kartu. Ini untuk memastikan tepat sasaran dan tidak ada penerima ganda,” tegasnya.
Ia mengakui pelaksanaan KHBS tidak bisa langsung sempurna dan membutuhkan proses serta evaluasi berkelanjutan. Karena itu, pemerintah membuka kanal pengaduan online melalui laman Humabetang.id sebagai sarana verifi kasi dan validasi data penerima.
“Pelaksanaan ini tentu perlu proses. Kami membuka kanal pengaduan dan terus melakukan pemutakhiran data,” katanya.
Leonard menekankan kunci keberhasilan program ini adalah sinergi dan kolaborasi. Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemprov mengundang Ketua RT, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kalimantan Tengah sebagai garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“Tanpa dukungan dan kerja sama bapak ibu semua tentu sulit. Karena bapak ibu yang berinteraksi langsung dengan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga meminta dukungan dalam mendampingi mitra dan relawan Huma Betang, mulai dari verifi kasi data keluarga penerima manfaat, pembagian kartu, hingga penyaluran bantuan.
Leonard menegaskan, dalam pelaksanaan KHBS tidak dipungut biaya apa pun kepada keluarga penerima manfaat.
“Tidak dipungut biaya apa pun. Ini harus dipastikan bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bulog Wilayah Kalteng, Budi Sultika, menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam menyalurkan bantuan pangan yang menjadi bagian dari program tersebut. Ia menyebut seluruh komoditas bantuan sudah tersedia di delapan titik gudang Bulog di Kalteng dan siap disalurkan setelah ada perintah resmi dari pemerintah provinsi.
“Komoditas sudah siap di gudang kami. Tinggal menunggu perintah kapan disalurkan,” ujarnya.
Budi menjelaskan, skala distribusi cukup besar. Jika terdapat 300 ribu kepala keluarga penerima, maka akan ada ratusan ribu karung beras 5 kilogram, gula 1 kilogram, serta kemasan minyak goreng yang harus didistribusikan hingga ke titik bagi di desa dan kecamatan.
Ia mengakui dalam proses distribusi, terutama ke wilayah yang harus ditempuh melalui jalur darat dan sungai, potensi kerusakan bisa terjadi, seperti kemasan pecah atau beras terkena air.
Namun Bulog memastikan setiap kerusakan tanpa unsur kesengajaan akan segera diganti maksimal dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima.
“Kalau ada yang rusak, pecah, atau kena air, segera laporkan. Tidak perlu dipotong atau diributkan. Kami pasti ganti maksimal 24 jam,” tegasnya.
Budi juga memastikan kualitas komoditas yang disalurkan merupakan beras premium, gula premium, serta minyak goreng sesuai pesanan pemerintah provinsi, dengan pengawasan mutu yang ketat.
Di tempat berbeda, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana hingga Rabu (25/2), kanal pengaduan daring yang disiapkan pemerintah telah menerima sekitar 30 ribu aduan masyarakat dari berbagai wilayah di Kalteng.
Dia mengatakan mekanisme verifikasi dan validasi data dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik melalui kanal resmi humabetang.id. Kanal tersebut memungkinkan masyarakat mengajukan atau mengusulkan calon penerima bantuan yang dinilai layak.
“Melalui kanal ini, masyarakat bisa mengadukan data warga yang memang membutuhkan. Prosesnya real-time dan menjadi basis utama kami untuk validasi dan pemutakhiran data ke depan,” ujarnya, Rabu (25/2).
Ia menjelaskan, setiap aduan wajib disertai dokumen pendukung, mulai dari KTP, kartu keluarga, foto rumah, hingga gambaran kondisi ekonomi. Dengan kelengkapan tersebut, pemerintah memiliki dasar awal yang kuat untuk menilai kelayakan calon penerima bantuan.
Terkait kemungkinan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ikut terdaftar, Rangga menegaskan hal itu masih dimungkinkan. Namun, sesuai arahan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, prioritas utama diberikan kepada masyarakat yang belum pernah menerima bantuan apa pun.
“Prinsipnya adalah pemerataan. Masih banyak warga Kalteng yang sama sekali belum tersentuh bantuan dan itu yang kita dahulukan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Kalteng tidak hanya mengandalkan sistem daring. Sebanyak 1.432 relawan diterjunkan ke desa dan kelurahan untuk melakukan verifikasi dan pendataan secara luring (offline), terutama di wilayah yang akses teknologi dan internetnya masih terbatas
“Setiap desa dan kelurahan minimal ada satu relawan. Untuk daerah dengan jumlah penduduk besar, bisa dua sampai tiga orang. Ini penting karena tidak semua masyarakat Kalteng bisa mengakses layanan digital,” jelas Rangga.
Untuk penyaluran bantuan tunai, Rangga menyebutkan akan dilakukan melalui Bank Kalteng, dengan dukungan para relawan di lapangan. Skema ini dipilih untuk mengatasi keterbatasan sumber daya perbankan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar hingga pelosok.
“Bank Kalteng dibantu relawan. Relawan inilah yang akan mendampingi proses penyaluran di desa dan kelurahan,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara, wilayah dengan jumlah calon penerima terbanyak masih sejalan dengan rasio penduduk, yakni Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, serta Kota Palangka Raya. Rangga menegaskan, sebaran tersebut juga berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan.
“Saat ini kami menggunakan basis data Desil 1 sampai 5. Di Kalimantan Tengah ada sekitar 380 ribu kepala keluarga yang masuk dalam kategori tersebut,” katanya.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, Pemprov Kalteng akan melakukan pemutakhiran data setiap triwulan. Warga yang kondisi ekonominya telah membaik akan dievaluasi kembali status kepesertaannya.
“Inilah fungsi aplikasi dan relawan. Data akan terus diverifi kasi dan dimutakhirkan. Pak Gubernur ingin program ini benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan,” tutup Rangga.
Pemutakhiran data tersebut, lanjutnya, juga dilakukan melalui kerja sama lintas instansi, termasuk BPJS, Kementerian Sosial, serta unsur lain yang berkaitan dengan data kependudukan dan sosial. Dengan langkah ini, Kartu Huma Betang Sejahtera diharapkan menjadi instrumen perlindungan sosial yang adil, akurat, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (rif/ovi/ko)
