PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Pengawasan publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dinilai penting guna memastikan kualitas makanan yang diterima peserta didik benarbenar sesuai standar gizi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk memantau bahkan mendokumentasikan apabila menemukan menu MBG yang tidak layak atau tidak sesuai ketentuan.
“Dalam hal ini sangat penting adanya transparansi mengenai nilai per paket menu MBG, mengingat program ini dibiayai dari uang rakyat,” paparnya, Minggu (1/3).
Menurutnya, setiap sekolah juga berhak menolak menu MBG yang tidak memenuhi standar gizi maupun tidak layak konsumsi. Ia mengingatkan agar pengelola program tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan.
“Pihak pengelola harus memprioritaskan kesehatan anak-anak, bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi,” tegasnya.
Khemal menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, anggaran per paket menu MBG yang diterima anak sebesar Rp10 ribu, sementara pengelola SPPG memperoleh alokasi Rp2 ribu untuk biaya operasional. Karena itu, ia menilai keterbukaan anggaran menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun potensi penyimpangan.
Ia juga menyarankan agar pengelola melibatkan tenaga profesional dalam penyusunan dan pengolahan menu di dapur SPPG, sehingga makanan yang disajikan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi anak.
“Tidak cukup hanya bisa memasak, namun ahli masak atau koki yang bisa menyusun menu seimbang yang dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak yang sedang bertumbuh,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas MBG harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Bukan hanya pada momen tertentu seperti bulan Ramadan.
“Perbaikan kualitas jangan hanya dilakukan saat Ramadan saja, tetapi harus konsisten sepanjang waktu,” tuturnya.
Khemal pun mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan program tersebut demi memastikan tujuan peningkatan gizi anak benar-benar tercapai. “Jika masyarakat menemukan ada menu MBG yang tidak layak, jangan ragu untuk didokumentasikan dan dilaporkan, bukan untuk menyudutkan, melainkan demi perbaikan dan tidak terjadi penyelewengan anggaran MBG,” tutup Legislator Partai Golkar ini. (ham/ans/ko)
