DPRD Kalteng Dorong Pemprov Perkuat Kemandirian PAD

oleh
DPRD Kalteng bersama dengan mitra kerja saat rapat pertemuan di ruang rapat komisi I, baru-baru ini.
DPRD Kalteng bersama dengan mitra kerja saat rapat pertemuan di ruang rapat komisi I, baru-baru ini.

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menanggapi setahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng). Ia menilai bahwa sampai dengan saat ini dewan masih memperhatikan program yang berjalan serta memberikan dukungan program yang dijalankan oleh Gubernur Kalteng H Agustiar Sabran dalam memimpin pemerintahan daerah.

Purdiono mengatakan, saat ini masih terlalu dini untuk menilai secara menyeluruh capaian kinerja pemerintahan daerah. Pasalnya, berbagai program pembangunan masih dalam tahap proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

“Kita tidak bisa mengukur sekarang, kita masih dalam proses tapi pemerintah di DPRD, khususnya kami, sangat mendukung program sesuai dengan visi-visi Pak Gubernur yang sudah dituangkan di RPJMD,” ujarnya baru-baru ini.

Ia menjelaskan bahwa berbagai program yang menjadi prioritas pemerintah daerah tersebut juga telah dirinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bahkan, rencana program tersebut telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga menjadi dasar pelaksanaan pembangunan.

Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan program pembangunan daerah juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Hal ini karena sebagian besar struktur belanja daerah masih bergantung pada pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat.

“Pemerintahan daerah ini kan tergantung dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat kita kan masih besar ketergantungan belanja dari sana,” jelasnya.

Ia menambahkan apabila terjadi pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat, maka secara otomatis akan berdampak pada struktur pendapatan daerah yang juga mengalami penyesuaian.

Oleh sebab itu, perubahan-perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat sepenuhnya disalahkan kepada pemerintah pusat.

Meski demikian, Purdiono menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Nah makanya kita berharap momentum ini bisa meningkatkan sumber-sumber yang menjadi potensi dari pemerintah daerah, yaitu berupa peningkatan PAD,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mendorong agar seluruh badan usaha milik daerah (BUMD), perusahaan daerah (Perusda), serta lembaga keuangan milik Pemerintah Provinsi Kalteng dapat lebih optimal dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat perlahan dikurangi.(afa/ko)