PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Guna mengurangi risiko dan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap masyarakat dan lingkungan, meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat menghadapi ancaman Karhutla serta menyediakan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi saat terjadi kebakaran, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar diseminasi prediksi musim kemarau tahun 2026 secara daring melalui zoom meeting, Senin (9/3).
“Koordinasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi dapat membawa dampak terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalteng,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ir Leonard S. Ampung MM MT,” saat itu.
Menurut Leonard, berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofi sika (BMKG), terdapat sejumlah kondisi yang berpotensi sehingga perlu diwaspadai dengan baik dan terukur.
“Musim kemarau diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang, curah hujan yang cenderung berada di bawah kondisi normal atau lebih kering, serta potensi pengaruh fenomena El Niño. Ini yang perlu terus diwaspadai serta koordinasi lintas sektor,” tegasnya lagi.
Pria yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalteng menegaskan, awal musim kemarau diperkirakan dimulai pada akhir Mei dengan puncaknya terjadi pada Agustus hingga Oktober.
Kondisi ini dinilai sangat berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, jika tidak diantisipasi sejak dini.
Sebab dampaknya akan berpengeruh kepada semua bidang baik kesehatan, perekonomian, transportasi dan lainnya.
Kendati dalam kondisi yang cukup sulit karena efisiensi anggaran, Leonard menegaskan hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla.
Strategi penanganan harus bergeser pada mitigasi yang tepat sasaran dengan fokus pada pencegahan dini serta memperkuat sinergi antarinstansi, baik pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, dunia usaha, maupun masyarakat.
Selain itu, peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan karhutla juga dinilai penting, termasuk menyiapkan mekanisme respons cepat terhadap penurunan kualitas udara serta memastikan pengelolaan sumber daya air melalui revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, dan ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat.(hms/nue/ko)
