KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Kapuas menyoroti sejumlah kejadian di lapangan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya menyangkut laporan menu makanan yang dinilai kurang layak, baik dari sisi kandungan gizi maupun kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Kapuas bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan sejumlah perangkat daerah terkait, Kamis (12/3).
Ketua Komisi IV DPRD Kapuas Arhensa Mullah Muhammad mengatakan, laporan dari lapangan menjadi perhatian serius pihaknya. Terlebih program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi bagi para pelajar.
“Kami menerima laporan terkait menu makanan yang dinilai kurang layak, baik dari sisi kandungan gizi maupun kualitas makanan yang disajikan,” ungkap Arhensa.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak boleh terjadi karena dapat mengurangi tujuan utama dari program MBG yang dicanangkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
Karena itu, Komisi IV meminta Badan Gizi Nasional memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut di daerah.
Ia menegaskan, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar kualitas makanan yang disalurkan kepada siswa benar-benar memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan.
“Program ini sangat baik dan kami mendukung penuh. Namun pelaksanaannya harus benar-benar dijaga agar manfaatnya bisa dirasakan oleh para siswa,” tegasnya.
Selain itu, Komisi IV juga mendorong penguatan koordinasi antara BGN, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan optimal di lapangan. (art/ko)
