PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Wacana pemerintah pusat terkait penerapan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) mendapat tanggapan dari DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan global saat ini.
Ansyari mengungkapkan, kondisi global seperti konflik antarnegara turut memengaruhi ketersediaan dan distribusi energi, termasuk minyak. Hal ini, menurutnya, berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengurangi konsumsi BBM.
“Di tengah krisis global atau perang, tentu kebutuhan minyak beberapa negara menjadi terganggu, termasuk negara kita. Kebijakan WFH tentu menjadi opsi yang bisa kita sambut dengan baik,” ujarnya, Senin (23/3).
Ia menjelaskan kebijakan WFH bukan hal baru mengingat masyarakat dan instansi pemerintahan telah memiliki pengalaman saat masa pandemi COVID-19. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting jika kebijakan serupa kembali diterapkan, meski dalam skema terbatas.
Ia menuturkan bahwa rencana penerapan WFH yang hanya dilakukan sekitar satu kali dalam sepekan berpotensi membantu menekan penggunaan BBM, khususnya dari sektor transportasi harian pekerja. Dengan demikian, mobilitas dapat dikurangi tanpa mengganggu produktivitas secara signifikan.
Lebih lanjut, Ansyari menilai kebijakan ini juga dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem layanan berbasis daring.
Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur digital guna menunjang koordinasi kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Jika ini jadi diterapkan, saya kira ini juga akan menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat sistem daring atau online untuk koordinasi maupun pelayanan,” tambahnya.
Terkait dukungan DPRD Kalteng, ia menegaskan pihaknya pada prinsipnya menyambut baik wacana tersebut, selama penerapannya disesuaikan dengan kondisi daerah dan tidak menghambat pelayanan publik. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat melakukan persiapan matang agar kebijakan berjalan efektif dan optimal.(afa/ko)
