PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2027, dinilai sangat penting oleh Plt Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Ir Leonard S Ampung MM MT.
Menurutnya, penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan adanya koordinasi teknis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kegiatan ini sangat penting agar perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan target pembangunan nasional, mulai dari RPJPD, RPJMN, RKP hingga APBN, serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
“Forum Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menajamkan serta menyempurnakan rancangan RKPD, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional,” katanya, Kamis (26/3).
Sesuai dengan tema pembangunan nasional tahun 2027 adalah Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri maka kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Provinsi menjadi peningkatan skala aktivitas ekonomi daerah dan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Fokus pembangunan diarahkan pada tiga sektor utama antara lain produktivitas, investasi, dan industry,”ungkap pria yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng tersebut.
Ditegaskannya, sektor produktivitas, penekanan diberikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya beli masyarakat, digitalisasi tata kelola, serta penguatan regulasi dan kelembagaan.
Sementara itu, pada sektor investasi, perhatian difokuskan pada peningkatan efisiensi investasi, pembangunan infrastruktur konektivitas ekonomi, inovasi pembiayaan pembangunan, penguatan investasi yang berorientasi industri dan ekspor.
Sektor industri, arah kebijakan diarahkan pada penguatan industri nasional, hilirisasi sumber daya alam strategis, serta upaya mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air,”pungkasnya.
Kabupaten/kota diharapkan dapat menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dengan skenario tersebut, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mencapai target pembangunan daerah dan nasional.
“Selain itu, mengingatkan sejumlah hal penting dalam penyusunan RKPD 2027. Di antaranya, perlunya penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan dengan RKP dan RKPD provinsi, serta tetap berpedoman pada RPJMD masingmasing daerah,” jelasnya.
Pentingnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait komposisi belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.
“Pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan kebijakan nasional yang menjadi prioritas strategis nasional (ProSN), serta memastikan ketepatan waktu pelaporan melalui sistem e-Monev Bappenas,” lanjutnya.
Pemerintah daerah juga harus peka terhadap kondisi sosial masyarakat, serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap adaptif dalam menghadapi dinamika pembangunan.
“Jika rencana belum berhasil, maka yang perlu diubah adalah strateginya, bukan tujuannya. Tujuan kita tetap sama, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Kalteng Berkah dan or inpada stasi, dan ovasi serta eroriakan an Kalteng Maju,” pungkasnya.
Dalam arahannya, Leonard juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh peserta yang hadir. Serta berharap momentum tersebut dapat semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah. (hms/nue/ko)
