KASONGAN, Kaltengonline.com – Dampak berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat saat ini, kini membuat kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Katingan kian terjepit. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Katingan Saiful, saat mengikuti forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring dari Media Center Diskominfostandi Katingan, Rabu (1/4).
Di hadapan Dirjen Otonomi Daerah, Saiful menyoroti dua beban utama yang menghimpit pembangunan di Bumi Penyang Hinje Simpei, yakni lonjakan belanja pegawai dan pemangkasan dana transfer pusat yang drastis.
Terkait kebijakan pusat yang membatasi belanja pegawai di bawah 30 persen APBD, Saiful menyebut target tersebut sangat sulit tercapai. Saat ini, belanja pegawai Katingan masih bertengger di angka 47 persen. “Kondisi ini sangat berat. Jika dipaksakan turun ke bawah 30 persen, dampaknya akan sangat besar terhadap pelayanan publik dan nasib pegawai kita,” ungkap Saiful.
Tingginya angka tersebut merupakan implikasi dari pengangkatan sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada periode 2024–2025. Pengangkatan ini merupakan peralihan status dari Tenaga Harian Lepas (PHL) demi menjalankan kebijakan nasional. Beban tersebut diperparah dengan kebijakan pemangkasan anggaran dari pusat. Saiful membeberkan, pada 2025 terjadi pemotongan dana transfer sebesar Rp 98 miliar. Angka ini melonjak tajam pada 2026 menjadi Rp340 miliar. Total pengurangan mencapai Rp445 miliar. “Akibatnya, APBD kita yang semula diproyeksikan bisa menopang banyak program, kini tersisa di kisaran Rp1,2 triliun. Banyak program infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan yang terpaksa tidak terealisasi,” ungkap Saiful.
Sebagai daerah yang baru berusia 23 tahun, Katingan dinilai masih butuh akselerasi anggaran. Apalagi, ruang gerak pembangunan terbatas karena Areal Penggunaan Lain (APL) hanya mencakup 13 persen dari total luas wilayah yang mencapai 2 juta hektare lebih. Sisanya merupakan kawasan hutan.
Tantangan geografis juga menjadi persoalan pelik. Hingga kini, masih ada dua kecamatan yang terisolasi jalur darat. Akses sungai yang memakan waktu lama membuat distribusi hasil pertanian tidak maksimal dinikmati daerah sendiri. “Kami sangat berharap pemerintah pusat memberikan atensi khusus. Jangan ada lagi pemotongan anggaran yang signifikan. Kami butuh dukungan untuk membuka akses wilayah terisolir agar pembangunan bisa lebih optimal,” tegas Saiful. (eri/ko)
