Hatir Tegaskan Efisiensi Jangan Berdampak Volume Pembangunan

oleh
oleh
Hatir Sata Tarigan
Hatir Sata Tarigan

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – DPRD Kota Palangka Raya menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah kota, dalam menerapkan konsolidasi pengadaan barang dan jasa, sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026.

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan menegaskan, kebijakan efisiensi yang diambil pemerintah daerah merupakan langkah yang tepat dan perlu didukung bersama. “Kami pada prinsipnya mendukung upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah kota, karena ini memang menjadi kebutuhan dalam pengelolaan anggaran saat ini,” ujarnya, Kamis (9/4).

Hatir menjelaskan, konsolidasi pengadaan dinilai efektif untuk menekan belanja yang tidak bersifat prioritas, tanpa harus mengorbankan jalannya program pembangunan yang telah direncanakan.

Menurut Hatir, sejak pembahasan APBD sebelumnya, pihak DPRD telah mendorong rasionalisasi anggaran, khususnya pada pos belanja yang masih dapat dikurangi.

“Belanja yang tidak terlalu mendesak, seperti makan minum maupun pengadaan barang yang masih layak digunakan, itu kita tekan sejak awal pembahasan,” katanya.

Baca Juga:  Program Beasiswa Palangka Raya 2026 Jadi Investasi Jangka Panjang Peningkatan SDM

Selain itu, sejumlah rencana pengadaan yang dinilai belum mendesak juga diputuskan untuk ditunda. Langkah ini dilakukan guna memastikan anggaran daerah digunakan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Ditambahkan Hatir, kebijakan efisiensi bukan hanya terjadi di tingkat daerah, melainkan juga merupakan bagian dari penyesuaian terhadap kondisi nasional hingga global.

“Efisiensi ini bukan hanya di daerah kita saja, tetapi juga terjadi secara nasional bahkan global, sehingga kita harus bisa menyesuaikan,” ucapnya.

Meski demikian, Bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Kalteng itu menekankan, efisiensi tidak boleh berdampak pada berkurangnya volume pembangunan. Ia berharap penghematan yang dilakukan dari belanja internal dapat dialihkan untuk memperkuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Yang kita kurangi itu belanja internalnya, tapi pembangunan harus tetap berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya. (ham/ko)