SAMPIT, Kaltengonline.com – Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Tengah didorong tak lagi sekadar rutinitas tahunan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta forum ini melahirkan terobosan konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kotim, Umar Kaderi, usai mengikuti Rakor TPAKD Triwulan I Tahun 2026, Selasa (7/4).
“Jangan berhenti di evaluasi. Harus ada rekomendasi aplikatif yang bisa segera dieksekusi di daerah,” tegas Umar.
Rakor yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng ini dinilai menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas sektor. Selain mengevaluasi capaian, forum tersebut juga diarahkan memperkuat strategi perluasan akses keuangan bagi masyarakat.
Menurut Umar, peran TPAKD sangat vital dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan. Akses layanan keuangan yang luas akan membuka peluang bagi pelaku UMKM, petani, nelayan hingga kelompok rentan untuk berkembang.
Namun, tantangan di lapangan masih cukup kompleks. Mulai dari keterbatasan akses layanan keuangan di wilayah tertentu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan, hingga kapasitas pelaksana program yang perlu terus diperkuat.
“Di sinilah pentingnya rakor sebagai sarana evaluasi menyeluruh. Kita bisa ukur capaian, identifikasi kendala, lalu rumuskan solusi yang lebih tepat,” ujarnya.
Umar juga mengapresiasi adanya sesi coaching clinic dalam kegiatan tersebut. Pendampingan ini dinilai membantu perangkat daerah, khususnya OPD, dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga pelaporan program.
“Harapannya, program TPAKD tidak berhenti di administrasi, tapi benar-benar berdampak nyata,” imbuhnya.
Pemkab Kotim, lanjut Umar, berkomitmen penuh mendukung penguatan TPAKD. Pasalnya, program ini sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan TPAKD tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pusat, OJK, Bank Indonesia, lembaga jasa keuangan, hingga seluruh pemangku kepentingan.
“Sinergi harus kuat. Program harus berbasis kebutuhan daerah dan hasilnya terukur,” tandasnya.
Umar berharap Rakor TPAKD menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus mendorong lahirnya inovasi baru. Dengan begitu, akses keuangan di daerah semakin inklusif dan mampu mempercepat pembangunan ekonomi berkelanjutan. (bah/ko)
