PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kepastian nasib PPPK di Palangka Raya akhirnya terjawab, pemerintah memastikan tidak ada pengurangan tenaga meski anggaran sedang diefisienkan.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan keberadaan PPPK merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dipenuhi melalui penganggaran dalam APBD.
“PPPK yang sudah diangkat itu menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga wajib kita anggarkan dalam APBD,” ujarnya, Kamis (9/4).
Ia menjelaskan, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah tidak diarahkan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja, melainkan lebih pada penataan belanja agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Pembatasan belanja pegawai ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan penataan anggaran, bukan untuk mengurangi tenaga kerja yang sudah ada,” tegasnya.
Menurut Fairid, kebijakan tersebut justru bertujuan menjaga keseimbangan keuangan daerah tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen memastikan hak-hak PPPK terpenuhi secara optimal.
“Kami tetap memprioritaskan anggaran untuk PPPK agar hak mereka terpenuhi dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut ia menambahkan, keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam mendukung kinerja pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di berbagai sektor.
Dengan adanya kepastian ini, diharapkan para tenaga PPPK dapat bekerja dengan tenang dan tetap fokus menjalankan tugasnya, sementara pemerintah daerah terus melakukan penyesuaian anggaran secara bijak di tengah tantangan efisiensi. (ham/ans/ko)
