Debora Veronika Lesa Ingatkan Bahaya Informasi Tak Terverifikasi
PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Fenomena antrean panjang di sejumlah SPBU, akibat isu kenaikan BBM beberapa waktu lalu, menjadi sorotan. Bukan karena kelangkaan, melainkan dipicu kekhawatiran berlebih masyarakat, terhadap kabar yang belum tentu benar.
Antrean BBM yang sempat terjadi pada 31 Maret lalu, dinilai bukan semata persoalan distribusi atau ketersediaan bahan bakar, melainkan dampak dari rendahnya literasi informasi di tengah masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Debora Veronika Lesa menyebut, kepanikan yang terjadi merupakan reaksi berantai, akibat informasi yang belum terverifi kasi, terkait penutupan Selat Hormuz dan potensi kenaikan harga BBM.
“Fenomena ini menunjukkan, masyarakat kita masih mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Padahal faktanya, tidak ada kenaikan harga BBM,” ujarnya, Minggu (12/4).
Menurut Debora, derasnya arus informasi di era digital menuntut masyarakat untuk lebih kritis, dan tidak langsung mempercayai kabar yang beredar, terutama di media sosial. Ia menilai, kurangnya pemahaman dalam memilah informasi dapat berdampak pada kondisi sosial, seperti kepanikan massal.
“Jangan langsung percaya dengan berita yang beredar. Pastikan dulu sumbernya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dia menambahkan, peristiwa tersebut harus menjadi pembelajaran bersama, baik bagi masyarakat maupun pihak terkait, untuk meningkatkan edukasi literasi digital. Dengan begitu, informasi yang tidak akurat tidak mudah memicu keresahan di tengah publik.
“Perlu ada kesadaran bersama bahwa tidak semua yang viral itu benar. Kita harus lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, stabilitas daerah tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi dan ketersediaan kebutuhan pokok. Tetapi juga pada bagaimana masyarakat merespons informasi.
“Kalau masyarakat tenang dan tidak mudah terpancing isu, maka kondisi di lapangan juga akan tetap kondusif,” beber Srikandi Partai Demokrat ini. (ham/ko)
