APBD Kalteng 2027: Belanja Rp5,74 Triliun, Defisit Diproyeksi Rp350 Miliar

oleh
oleh
Siti Nafsiah
Siti Nafsiah

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2027, diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp350 miliar. Kondisi ini dipicu besaran proyeksi belanja daerah yang melampaui target pendapatan.

Fakta tersebut diungkapkan Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, di Gedung DPRD Kalteng, Palangka Raya, Selasa (18/8).

Berdasarkan hasil pembahasan bersama, pendapatan daerah Kalteng pada 2027 disepakati mencapai Rp5,39 triliun. Namun, alokasi belanja daerah dipatok lebih tinggi, yakni Rp5,74 triliun. Selisih dari postur anggaran itulah yang memunculkan angka defisit sekitar Rp350 miliar.

Siti menjelaskan, celah defisit tersebut akan ditutup sepenuhnya, melalui penerimaan pembi ayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, yakni 2026.

“Karena dalam APBD Kalteng 2027 tidak terdapat alokasi pengeluaran pembiayaan, maka pembiayaan neto tercatat sebesar Rp350 miliar. Dengan skema ini, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan berada pada posisi nihil,” jelas Siti.

Lebih lanjut, politikus ini memaparkan, postur pendapatan dan belanja daerah sebenarnya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rancangan awal.

Target pendapatan naik sekitar Rp176,45 miliar (3,39 persen) dari sebelumnya Rp5,21 triliun, menjadi Rp5,39 triliun. Sejalan dengan itu, alokasi belanja juga terdongkrak dengan besaran yang sama (3,17 persen), dari Rp5,56 triliun menjadi Rp5,74 triliun.

Peningkatan ruang fiskal ini, tambah Siti, diperoleh dari langkah rasionalisasi sejumlah belanja hibah serta optimalisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyesuaian anggaran tersebut, langsung diarahkan untuk merombak komposisi belanja daerah agar lebih tepat sasaran.

“Tambahan ruang fiskal ini murni diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan pemenuhan layanan dasar. Kami ingin memastikan setiap program yang dianggarkan memiliki tolok ukur keluaran dan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (zia/rif/ko)