MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Lahei, Kamis (8/10). Dalam kegiatan ini, sebanyak 500 paket sembako bersubsidi ludes diserbu warga. Menariknya, paket yang sedianya harus ditebus seharga Rp15.000 per kupon itu mendadak digratiskan langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin ST MT.
Kebijakan spontan tersebut, sontak mendapat sambutan antusias dan penuh rasa syukur dari warga setempat. Adapun setiap paket sembako yang dibagikan secara cuma-cuma itu berisi lima kilogram beras premium, satu kilogram gula pasir, dan dua liter minyak goreng.
Shalahuddin menegaskan, program pasar murah ini, merupakan wujud nyata kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
“Kita menyadari bahwa pembangunan daerah itu tidak melulu berbicara tentang fsik seperti jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya. Pembangunan juga harus menyentuh kebutuhan paling mendasar bagi masyarakat, yaitu tersedianya bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujar Shalahuddin.
Menurutnya, derap pembangunan infrastruktur mutlak harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan warga. Melalui intervensi pasar murah ini, pemerintah berharap pengeluaran rumah tangga masyarakat dapat ditekan secara signifikan.
Bantuan tak terduga ini pun disambut gembira oleh para penerima manfaat. Rubiah, salah seorang warga RT 06 Desa Lahei II, tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya usai menerima paket dari orang nomor satu di Barito Utara tersebut.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur hari ini bisa mendapatkan beras, minyak, dan gula secara gratis. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami,” tuturnya.
Sebagai informasi, penyaluran paket sembako gratis ini, dilaksanakan bertepatan dengan momentum peletakan batu pertama pembangunan Jembatan Lahei. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. (ren/ko)
