MUARA TEWEH, kaltengonline.com – DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong penguatan regulasi daerah untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, mengusulkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2027.
Menurut Nurul Anwar, regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan program pencegahan dan penanganan narkoba. Perda P4GN juga diharapkan mengatur koordinasi lintas sektor serta memperjelas dukungan anggaran untuk pelaksanaan berbagai kegiatan.
Usulan itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Barito Utara, pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), organisasi kemasyarakatan, serta penggiat dan relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD, Senin (2/11/2026).
Ia menilai, penanganan persoalan narkoba membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum. Langkah pencegahan melalui edukasi masyarakat harus berjalan beriringan dengan penyediaan layanan rehabilitasi bagi pengguna maupun pecandu yang membutuhkan pemulihan.
Nurul Anwar yang juga berada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barito Utara menyatakan kesiapan untuk mendorong pembahasan Raperda tersebut. Namun, ia berharap pihak eksekutif segera menyiapkan materi dan dokumen pendukung sebagai dasar pengajuan rancangan regulasi.
“Kami di DPRD sangat mendukung apabila Raperda P4GN ini dipersiapkan dan diusulkan untuk segera dibahas. Kebetulan saya juga berada di Bapemperda, sehingga apabila pihak eksekutif aktif menyiapkan materi dan mengajukan usulannya, kami siap ikut mendorong proses pembahasannya,” tegasnya.
Ia berharap persiapan dari instansi terkait dapat segera dilakukan sehingga Raperda P4GN berpeluang masuk dalam Prolegda 2027. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Barito Utara dapat berjalan lebih terarah melalui dukungan regulasi yang jelas.(ko)
