MUARA TEWEH, kaltengonline.com – Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Barito Utara diminta lebih cermat dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes). Setiap regulasi harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Suparjan Efendi, menilai pemahaman hukum bagi aparatur desa menjadi hal penting untuk menghindari kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, Perdes merupakan produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi sosialisasi penyusunan Peraturan Desa yang menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, R. Firmansyah, S.H., sebagai pemateri. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Suparjan mengapresiasi materi yang disampaikan pihak kejaksaan karena memberikan pemahaman kepada kepala desa dan BPD mengenai dasar hukum, kedudukan, serta mekanisme pembentukan Perdes.
“Kami mengapresiasi materi yang disampaikan Kajari Barito Utara. Ini sangat bermanfaat bagi kepala desa dan BPD agar semakin memahami bagaimana menyusun Peraturan Desa yang benar, baik dari sisi prosedur maupun substansi hukumnya,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menegaskan, pembentukan Perdes harus melalui tahapan yang sesuai ketentuan, mulai dari penyusunan materi, pembahasan hingga penetapan. Kesamaan pemahaman antara kepala desa dan BPD juga diperlukan agar proses pembentukan regulasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Selain aspek legalitas, Suparjan mengingatkan agar substansi Perdes tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi. Setiap aturan harus disusun berdasarkan kewenangan pemerintah desa dan aspirasi masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
“Jangan sampai ada Perdes yang dibuat tanpa memperhatikan dasar kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, materi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan ini harus benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seluruh kepala desa dan BPD,” tegasnya.
Ia berharap sosialisasi dan pendampingan hukum bagi aparatur desa terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan peningkatan pemahaman tersebut, desa di Barito Utara diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.(ko)
