Sementara itu, Kapolres Kobar AKBP Joko Handono mengatakan, persoalan pengangguran juga berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Keterbatasan pekerjaan dan penghasilan dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang memicu kerawanan sosial.
Karena itu, kepolisian ingin berperan sebagai penghubung masyarakat dengan lembaga penyedia pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Joko menegaskan, program Poliran bukan untuk mengambil alih tugas Disnakertrans, melainkan memperkuat jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“Polisi pada dasarnya adalah mitra. Kami hadir untuk menjembatani dan mendukung teman-teman di Disnakertrans serta BLK. Jika masyarakat memiliki keterampilan dan penghasilan, potensi gangguan kamtibmas dapat direduksi,” ujarnya.
Joko mengungkapkan, dirinya telah meninjau fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) Kobar. Sejumlah pelatihan tersedia, di antaranya tata boga, pengelasan, perbengkelan, menjahit, hingga budidaya hidroponik.
Keterampilan tersebut diharapkan menjadi bekal masyarakat untuk memasuki dunia kerja maupun membuka usaha mandiri. Selain pelatihan, kedua instansi juga akan memperhatikan pemasaran produk agar hasil keterampilan masyarakat memiliki nilai ekonomi.
Sebagai tindak lanjut, Polres Kobar dan Disnakertrans akan membentuk tim komunikasi untuk merumuskan langkah konkret. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menekan angka pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan di Kobar.(ko)
