KUALA KAPUAS, Kaltengonline.com – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kapuas mendapat perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Lembaga tersebut menyoroti potensi dugaan pelanggaran HAM akibat bencana yang berdampak luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan koordinasi Komnas HAM RI bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas yang diterima langsung Bupati Kapuas HM Wiyatno di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (12/11).
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menggali informasi mengenai kondisi masyarakat terdampak karhutla, sekaligus meminta penjelasan terkait langkah pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan perlindungan warga.
Bupati Kapuas HM Wiyatno menyampaikan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada upaya mengatasi kebakaran, tetapi juga harus memastikan perlindungan dan keselamatan masyarakat terdampak.
“Penanganan karhutla tidak hanya soal mengatasi kebakaran, tetapi juga memastikan perlindungan, keselamatan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak,” ujar Wiyatno.
Perhatian Komnas HAM terutama tertuju pada ancaman terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat akibat dampak karhutla. Mulai dari keselamatan, kesehatan, hingga hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kapuas Usis I Sangkai serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, serta Kantor Pertanahan.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan terbangun komunikasi dan pertukaran informasi antara Komnas HAM dan Pemkab Kapuas. Dengan demikian, penanganan karhutla dapat berjalan lebih komprehensif dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan, keselamatan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak. (art/ko)






