DPRD Kotim Kejar Perda Pilkades 2027, Anggaran Persiapan Diperkirakan Rp2,5 Miliar

oleh
oleh
Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, saat memimpin rapat RAPBD belum ada ini.
Anggota DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha

SAMPIT, kaltengonline.com – Penyelesaian regulasi dan kesiapan anggaran menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dalam mempercepat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027.

Ketua Komisi I DPRD Kotim, Angga Aditya Nugraha, mengatakan pemerintah daerah harus segera menuntaskan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilihan kepala desa. Regulasi tersebut ditargetkan selesai pada triwulan pertama 2027 agar tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai jadwal.

“Kami berharap pada triwulan ketiga 2027, Pilkades sudah bisa dilaksanakan. Kenapa harus triwulan ketiga, karena pada triwulan pertama kami harus menyelesaikan terlebih dahulu Perda tentang pemilihan kepala desa tersebut,” kata Angga, Kamis (19/11/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Perda menjadi landasan hukum dalam mengatur mekanisme dan tata cara penyelenggaraan Pilkades. Karena itu, pembahasannya harus diprioritaskan agar tidak menghambat persiapan teknis berikutnya.

Selain regulasi, kebutuhan pembiayaan juga mulai dibahas bersama DPRD. Berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Komisi I, anggaran untuk mendukung persiapan Pilkades diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar.

Namun, angka tersebut belum menjadi anggaran final. Pemerintah daerah masih perlu menghitung dan mengompilasi seluruh kebutuhan penyelenggaraan sebelum menyesuaikannya dengan kemampuan keuangan daerah.

Angga juga menegaskan pentingnya kesiapan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pilkades.

Persiapan harus mencakup pembentukan tim penyelenggara, administrasi, perlengkapan pemilihan hingga kebutuhan teknis lainnya. Seluruh tahapan perlu dirancang sejak awal agar pelaksanaan di lapangan berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Komisi I DPRD Kotim, lanjutnya, akan mengawal proses tersebut mulai dari penyelesaian regulasi hingga pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan.

“Karena ini merupakan salah satu program prioritas, maka akan segera kami selesaikan dan persiapannya juga akan segera kami lakukan,” pungkasnya.(ko)