MUARA TEWEH, Kaltengonline.com – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan kesiapannya untuk membahas lebih lanjut Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Ardianto, menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wujud ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, penyampaian LKPJ tidak boleh dianggap seremonial semata, tetapi merupakan kewajiban hukum serta acuan dalam pembahasan perubahan APBD tahun berjalan.
“DPRD berhak memberikan saran, kritik, dan rekomendasi demi perbaikan tata kelola keuangan daerah,” kata Ardianto saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Senin (8/9).
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi Demokrat menyoroti tiga hal penting. Pertama, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang seharusnya disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kedua, menurunnya kualitas laporan keuangan daerah. Setelah sepuluh kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tahun anggaran 2024 Barito Utara hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar ke depan predikat WTP bisa kembali diraih dan dipertahankan,” tegas Ardianto.
Ketiga, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya pencermatan capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi Demokrat tetap menyatakan menerima dan siap membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 bersama pemerintah daerah.
“Kami dari Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara siap membahas Raperda APBD 2024 demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ardianto.(her/ko)
