SAMPIT, kaltengonline.com – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) bersiap menjadi daerah pertama yang meluncurkan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang diklaim mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun di balik optimisme tersebut, muncul sejumlah catatan kritis mengenai keberlanjutan dan efektivitas program.
Bupati Kotim Halikinnor memastikan bahwa persiapan teknis telah rampung, mulai dari fasilitas belajar hingga sarana pendukung. Islamic Center Sampit bahkan akan dijadikan lokasi perintis dengan kelengkapan ruang masak, tempat makan, asrama, hingga penginapan guru.
“Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, dengan penekanan pada pendidikan karakter. Saya bangga Kotim dipercaya sebagai daerah pertama yang melaksanakan program ini,” kata Halikinnor, Jumat (19/9/2025).
Meski demikian, program Sekolah Rakyat menyimpan sejumlah pertanyaan. Pertama, kesiapan tenaga pengajar. Apakah guru-guru yang ditempatkan telah mendapat pelatihan khusus untuk mengelola model pendidikan berasrama dengan fokus pada karakter?
Kedua, keberlanjutan anggaran. Pemerintah pusat memang berencana membangun gedung baru di atas lahan 9 hektare di Jalan Wengga Metropolitan pada tahun depan, namun belum ada penjelasan detail mengenai skema pembiayaan jangka panjang. Apalagi seluruh kebutuhan siswa—dari makan, asrama, hingga perlengkapan belajar—akan ditanggung negara.
Ketiga, tantangan sosial. Menjadikan sekolah ini sebagai sarana eksklusif bagi masyarakat tidak mampu bisa menimbulkan stigma baru jika tidak dikelola dengan pendekatan inklusif.
Rencananya, program Sekolah Rakyat akan diresmikan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun lokasi utama acara masih menunggu keputusan dari Kementerian Sosial.
Terobosan ini tanpa diragukan memberi harapan besar. Namun, tanpa pengawasan ketat dan perencanaan matang, program yang ambisius ini bisa berubah menjadi beban baru, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang justru menjadi target utamanya.(bud)
