APEKSI Regional Kalimantan 2025 Menuju Indonesia Emas 2045
PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2025 resmi digelar di Ballroom Swissbell Hotel Kota Palangka Raya, Sabtu pagi (27/9). Kegiatan ini dihadiri oleh para wali kota Se-Kalimantan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran.
Gubernur Kalteng dalam sambutannya menekankan pentingnya forum ini dalam membangun sinergi untuk masa depan Kalimantan. “Saya sangat mengapresiasi seluruh wali kota yang hadir. Melalui APEKSI ini, saya berharap lahir ide, inovasi, serta rekomendasi nyata yang dapat membawa kita bersamasama menyongsong Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Ketua Sidang Pleno Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan 2025 Neni Moerniaeni yang juga menjabat Wali Kota Bontang, menyebut isu utama dalam sidang adalah menurunnya Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat ke daerah. Menurutnya kondisi ini harus segera diperjuangkan agar tidak menghambat pembangunan.
“Permasalahan tiap kota tidak sama. Kalau TKD disamaratakan, tentu melemahkan otonomi daerah. Kita sudah punya distribusi, tapi ketika dana turun drastis, pembangunan jadi terhambat,” jelasnya.
Neni menambahkan, APEKSI akan mendorong pemerintah pusat agar pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dikembalikan ke daerah. “Sekarang PPh 21 ditarik pusat. Padahal pegawai dan aktivitasnya di kota kami. Maka kami minta ini dikembalikan supaya pendapatan asli daerah naik. Kalau semakin diturunkan, jelas daerah kesulitan membangun,” ungkapnya.
Neni juga menyoroti persoalan fiskal. Ia berharap para wali kota dapat sepakat dalam menentukan kebijakan dan pentingnya kolaborasi dalam mengadopsi praktik terbaik dari kota lain. “Jangan pernah malu mengadopsi daerah yang sudah maju. Kalau ada program bagus di satu kota, mari kita tiru untuk kemajuan bersama,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin selaku tuan rumah Muskomwil, menegaskan rekomendasi dari forum ini sangat relevan bagi keberlangsungan pembangunan di Kalimantan. “Sidang pleno membahas program ke depan, termasuk rekomendasi menghadapi kondisi transfer daerah yang menurun. Hal ini pasti berimbas pada pembangunan kota, termasuk di Palangka Raya,” ucapnya.
Fairid juga menyoroti isu besar lain yang menjadi pembahasan yaitu persiapan Kalimantan dalam menyambut Ibu Kota Negara (IKN) dan visi Indonesia Emas 2045. “Kalimantan akan menjadi episentrum pembangunan nasional. Karena itu APEKSI harus jadi wadah untuk menyatukan langkah dan menyuarakan kepentingan daerah,” katanya.
Muskomwil V APEKSI ini juga menjadi ajang pengukuhan kepengurusan baru untuk periode 2025–2028. Wali Kota Pontianak terpilih sebagai Ketua Komwil V APEKSI, didampingi Wali Kota Banjarbaru sebagai Wakil Ketua I dan Wali Kota Palangka Raya sebagai Wakil Ketua II. Susunan kepengurusan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarkota di Kalimantan. (chi/ans/ko)
