KASONGAN, kaltengonline.com – Pemerintah Kabupaten Katingan menghadapi tantangan serius dalam rencana pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026 mendatang. Dimana ruang gerak Kabupaten Katingan, kini semakin sempit dan terancam akan mengalami kesulitan dalam menjalankan program pembangunan. Hal ini menyusul adanya pemotongan drastis dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Pengurangan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 347 miliar ini, diumumkan oleh Bupati Katingan Saiful, pada saat pembukaan kegiatan Rapim Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal), pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Katingan triwulan III tahun 2025 di aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Kamis (9/10).
Bupati Saiful secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya, mengingat pada tahun anggaran 2025 ini saja, Pemkab Katingan telah melakukan efisiensi yang berujung pada tertundanya sejumlah program. “Di tahun 2025 saja, kita sudah banyak hal yang tidak bisa kita laksanakan karena terjadi efisiensi. Apalagi dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 347 miliar. Bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan dengan kondisi seperti ini,” ujar Bupati di hadapan jajarannya.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Katingan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk proaktif mencari solusi pendanaan alternatif. Instruksi utama yang ditekankan adalah upaya mengoptimalkan dan mewujudkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan.
Menurutnya, dalam situasi anggaran yang kian terbatas, Pemkab tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana transfer dari pusat. Selain mendorong peningkatan PAD, Bupati Saiful juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh perangkat daerah untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan anggaran yang ada.
Tujuannya adalah agar dana yang dimiliki daerah dapat digunakan secara lebih optimal. Sehingga dampak dari pemotongan anggaran nanti bisa diminimalisir. “Inovasi sangat diperlukan sebagai strategi untuk mendapatkan PAD yang nantinya dapat dialokasikan langsung untuk membiayai pembangunan,” terangnya.(eri)
