PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kondisi penurunan pendapatan daerah yang disampaikan dalam Nota Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini menyampaikan, Fraksi PKB memahami situasi tersebut sebagai konsekuensi dari berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan arah kebijakan anggaran agar tetap efektif dan berpihak kepada masyarakat.
“Fraksi PKB pada prinsipnya memahami bahwa telah terjadi penurunan pendapatan daerah. Hal ini berdampak pada struktur APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi prioritas anggaran yang tepat,” ujar Pipit baru-baru ini.
Pemerintah juga diingatkan untuk menghindari belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pembangunan maupun pelayanan publik. Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan APBD tetap terarah di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
“Kami dari Fraksi PKB mengharapkan agar dengan kondisi struktur APBD yang ada, pemerintah tetap memprioritaskan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta program pembangunan yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahtera-an masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas Pipit.
Selain itu, Fraksi PKB juga mendorong agar pemerintah daerah menggali potensi penerimaan baru dari sektor-sektor yang belum optimal. Pipit mencontohkan, sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak alat berat masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan guna menambah pendapatan asli daerah. “Kami mendorong pemerintah terus melakukan upaya peningkatan penerimaan daerah melalui berbagai sektor yang potensial,” pungkasnya. (*afa/ans/ko)
