PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Fraksi Partai Demokrat menyoroti belum optimalnya penerapan sistem pembayaran non-tunai di sejumlah layanan publik, khususnya di Kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Fraksi Demokrat , Hero Harapanno Mandouw menilai kondisi ini menunjukkan upaya digitalisasi pendapatan daerah masih belum berjalan maksimal.
Hero menjelaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mungkin dilakukan tanpa adanya upaya efisiensi, transparansi, dan perluasan basis penerimaan daerah melalui sistem digital.
“Upaya peningkatan PAD tidak mungkin berhasil tanpa adanya efisiensi, transparansi dan perluasan basis penerimaan dengan sistem pembayaran non-tunai serta aplikasi terintegrasi,” ujarnya, Senin (27/10).
Penerapan sistem pembayaran digital tidak hanya mempermudah masyarakat tetapi juga dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hero menyebut digitalisasi dalam penerimaan daerah menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah.
Namun dalam penelaahan terhadap paparan pemerintah mengenai Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah, Fraksi Demokrat tidak menemukan strategi konkret terkait penerapan efisiensi, transparansi, dan digitalisasi perluasan basis penerimaan PAD. “kami belum melihat adanya strategi yang menyinggung soal efisiensi dan digitalisasi dalam dokumen tersebut,” tutur Hero.
Ia juga menyoroti contoh nyata di lapangan, di mana transaksi di kasir Kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah masih dilakukan secara tunai. Menurutnya jika masyarakat ingin membayar secara non-tunai, harus melalui aplikasi khusus, bukan langsung di loket. Padahal penggunaan QRIS di loket pembayaran bisa menjadi solusi cepat dan efektif.
“Mengapa hingga kini transaksi di Kantor SAMSAT Provinsi Kalimantan Tengah masih dilakukan secara tunai? Padahal teknologi dan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS sudah tersedia dan mudah diterapkan,” terangnya. (*afa/ans/ko)
