SAMPIT, Kaltengonline.com – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), M. Abadi, menyampaikan harapan besar kepada Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik, Umar Kaderi, agar mampu menunjukkan kinerja yang tanggap, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Menurut Abadi, posisi sekda merupakan salah satu jabatan paling strategis dalam struktur pemerintahan daerah. Tidak hanya berperan sebagai koordinator antar-organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga sebagai penghubung utama antara kebijakan eksekutif dan pengawasan legislatif.
“Kami berharap Pj Sekda dapat bekerja lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik. Selain itu, beliau juga harus cermat dalam perencanaan dan pengalokasian anggaran agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien,” ujar Abadi, Senin (3/11).
Ia menekankan, kecepatan dan ketepatan dalam merespons masalah di lapangan menjadi kunci keberhasilan seorang Sekda. Dalam situasi pembangunan daerah yang dinamis, Sekda dituntut memiliki kemampuan membaca kebutuhan masyarakat secara objektif sekaligus memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.
Abadi juga menyoroti pentingnya peran Sekda dalam menjaga ritme kerja antar OPD agar program pembangunan dapat terlaksana secara terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, Pj Sekda harus mampu menjadi pengendali utama birokrasi agar setiap kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai prioritas dan target waktu yang telah ditetapkan.
“Sekda harus menjadi figur perekat antar instansi, menjaga komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif. Sinergi ini sangat penting agar proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah dapat berjalan seimbang,” tegasnya.
Lebih jauh, Abadi mengingatkan agar Umar Kaderi mampu memperkuat sistem pengawasan internal dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Ia menilai, pengawasan dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran merupakan hal mutlak yang tidak boleh diabaikan.
“Kecermatan dalam mengelola anggaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kotim,” ungkapnya. (bah/ans/ko)
