SAMPIT, Kaltengonline.com – Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan kunjungan kerja ke Komisi V DPR RI untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan daerah, Jumat (7/11). Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR RI Jakarta itu diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, yang juga merupakan legislator asal Kalimantan Tengah.
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dan sikap cepat tanggap dari Syauqie yang langsung menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan.
“Intinya, semua aspirasi kami langsung direspons dan ditindaklanjuti oleh beliau. Terima kasih kepada Pak Syauqie yang sangat perhatian terhadap kondisi pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya di Kotawaringin Timur,” ujar Dadang, Minggu (9/11).
Dirinya mengatakan, Muhammad Syauqie, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini duduk di Komisi V DPR RI membidangi urusan infrastruktur dan perhubungan dinilai memiliki komitmen kuat memperjuangkan kepentingan daerah asalnya.
Kunjungan kerja tersebut, lanjut Dadang, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga percepatan pembangunan di daerah dapat lebih optimal.
Beberapa aspirasi strategis yang disampaikan Komisi III DPRD Kotim antara lain adalah, Pengadaan feri penyeberangan dari Kota Sampit ke Kecamatan Seranau yang lebih representatif dan aman bagi masyarakat, menyusul insiden tragis yang menelan korban jiwa belum lama ini.
Penyelesaian pembangunan jalan penghubung Kecamatan Cempaga hingga perbatasan Kabupaten Katingan, guna memperlancar arus ekonomi masyarakat di wilayah seberang.
Penambahan rambu, marka jalan, dan fasilitas keselamatan di kawasan pendidikan sepanjang jalan nasional yang rawan kecelakaan lalu lintas.
“Selain itu juga, Peningkatan drainase di Jalan Jenderal Sudirman agar jalan nasional itu tidak lagi terendam banjir saat musim hujan,” ucap Dadang.
Selain itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, juga menyoroti komitmen pemerintah pusat terkait pengembangan Bandara H. Asan Sampit. Ia menegaskan, janji peningkatan status dan fasilitas bandara yang sempat disampaikan Kementerian Perhubungan perlu segera direalisasikan.
Komisi III turut menyerahkan proposal pembangunan Rumah Sakit Parenggean Tipe D, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp 50 miliar. Terkait hal ini, Syauqie berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada rekan satu fraksi di Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, agar dapat diperjuangkan di tingkat pusat.
“Pak Syauqie bahkan langsung menghubungi kepala balai yang membidangi infrastruktur terkait, dan mendapat respons cepat bahwa beberapa usulan akan segera ditindaklanjuti,” ungkap Dadang. (bah/ans/ko)
