Perjuangkan Insentif Kader

oleh
oleh
PEDULI: Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Tommy Irawan Diran saat menyalurkan bantuan partai kepada masyarakat, belum lama ini.
PEDULI: Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Tommy Irawan Diran saat menyalurkan bantuan partai kepada masyarakat, belum lama ini.

Posyandu Perpanjangan Tangan Warga Sehat

PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Tommy Irawan Diran, melaksanakan kegiatan reses perorangan selama delapan hari di Kabupaten Kapuas. Dalam reses ia turun langsung ke delapan titik di sejumlah kelurahan untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat.

“Selama delapan hari kemarin saya melakukan reses di delapan lokasi di wilayah Kabupaten Kapuas,” kata Tommy Irawan Diran saat ditemui, Senin (10/11).

Permasalahan infrastruktur memang masih jadi persoalan, namun sebagaimana ia membidangi sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, serta pariwisata. Tommy melihat ada ketimpangan pada insentif kader posyandu yang dinilainya minim.

“Isu utama memang soal jalan dan jembatan, tetapi aspirasi lain yang berkaitan dengan Komisi III tetap menjadi prioritas untuk diperjuangkan,” ujarnya menegaskan

Ia menemukan persoalan yang jarang disorot, yaitu masih rendahnya insentif bagi kader posyandu di wilayah kelurahan. Ia menilai, nominal tersebut tidak sebanding dengan beban kerja para kader yang kini tidak hanya melayani balita, tetapi juga kelompok lanjut usia (lansia).

Baca Juga:  Siti Nafsiah Desak Pemerintah Perbaiki Jalan dan Jembatan Rusak di Daerah

Posyandu bukan hanya untuk anak-anak tapi juga melayani lansia. Dengan tanggung jawab sebanyak itu insentif sebesar Rp50 ribu dinilai minim.

“Saya cukup kaget mengetahui bahwa kader posyandu di kelurahan hanya menerima insentif sebesar Rp50 ribu per bulan, dan itu pun dibayarkan setiap tiga bulan sekali,” ungkap Tommy.

Tomy juga membandingkan kondisi tersebut dengan kader posyandu di desa yang memperoleh insentif lebih besar, yakni sekitar Rp300 ribu per bulan karena bersumber dari dana desa. Ia pun berkomitmen akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan.

“Aspirasi mereka sangat wajar. Saya akan menanyakan apakah peme-rintah provinsi bisa turut membantu memberikan tambahan insentif bagi kader posyandu,” pungkasnya. (*afa/ans/ko)