PALANGKA RAYA, Kaltengonline.com – Kondisi jalan poros yang menghubungkan Desa Amin Jaya hingga Rantau Pulut di Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan. Jalan yang menjadi urat nadi aktivitas warga itu kini rusak berat dan belum mendapat penanganan serius dari pemerintah provinsi.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Toga Hamonangan Nadeak, mengungkapkan hasil kunjungan resesnya di wilayah tersebut memperlihatkan betapa mendesaknya kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan. Ia menyebut, masyarakat di sepanjang jalur tersebut selama ini hanya bisa mengandalkan gotong royong untuk memperbaiki jalan yang rusak agar tetap bisa dilalui.
“Warga sudah berulang kali memperbaiki jalan dengan biaya sendiri, bahkan sesekali meminta bantuan perusahaan di sekitar agar kendaraan bisa lewat. Tapi tentu ini tidak bisa terus-menerus dibiarkan,” ujarnya, Selasa (11/11).
Menurut Toga, ruas jalan yang telah diaspal hanya sekitar satu setengah kilometer di wilayah Desa Sukorejo, sementara sebagian besar sisanya masih berupa tanah berlumpur yang mudah rusak saat hujan. Kondisi itu, kata dia, kerap menyebabkan kendaraan tergelincir, bahkan menimbulkan korban kecelakaan.
“Beberapa warga sudah jatuh karena jalan licin, termasuk anakanak sekolah yang harus berjalan kaki setiap hari. Selain menghambat aktivitas ekonomi, kondisi ini juga membuat ambulans sulit lewat jika ada pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit,” jelasnya.
Dirinya menilai, pernyataan pemerintah provinsi bahwa tingkat kemantapan jalan telah mencapai 87 persen belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di daerah pedalaman. Di lapangan, katanya, masih banyak ruas jalan provinsi yang kondisinya jauh dari layak.
“Kita tentu mengapresiasi capaian pembangunan jalan yang disebut hampir 90 persen mantap, tapi fakta di Seruyan Tengah menunjukkan masih ada ketimpangan. Warga di pelosok juga berhak menikmati infrastruktur yang memadai,” tegas Toga.
Ia menambahkan, keluhan masyarakat terkait buruknya akses jalan itu sudah berulang kali disampaikan. Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui program pembangunan yang lebih merata.
“Jangan biarkan warga terus menanggung beban karena akses jalan yang rusak. Perekonomian daerah tidak akan berkembang jika infrastruktur dasarnya saja tidak diperhatikan,” pungkasnya. (*afa/ko)
